MTQ TINGKAT NASIONAL DI LOMBOK

DSC00753-001

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersiap untuk menggelar kompetisi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-26 yang akan digelar di Mataram, Pulau Lombok, NTB, pada 30 Juli-6 Agustus 2016 mendatang.

MTQ diharapkan menjadi magnet yang menarik kunjungan wisatawan Muslim dalam negeri serta internasional. Setiap provinsi di seluruh Indonesia akan mengirimkan kafilahnya untuk mengikuti lomba tersebut. Inilah kali kedua NTB menjadi tuan rumah MTQ Nasional setelah pada 1973 silam. Artinya, perlu waktu 43 tahun bagi provinsi tersebut menunggu untuk ditunjuk sebagai penyelenggara.

“Kita jadikan ini (MTQ Nasional 2016) yang monumental,” kata Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin kepada awak media di Mataram, Senin (8/2).

Mewakili Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, dia menerima kedatangan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Dalam kesempatan itu, Menteri Puan meninjau Islamic Center NTB sebagai arena utama penyelenggaraan MTQ Nasional 2016.

Pemerintah pusat mendukung penuh kesuksesan MTQ Nasional 2016 di Lombok. Menteri Puan pun mendorong kampanye dari seluruh kementerian di bawah koordinasinya agar publik luas mengetahui ajang tahunan tersebut.

Diperkirakan, MTQ akan dihadiri tak kurang dari lima ribu pengunjung. Namun, menurut Puan, potensi wisata halal NTB harus didorong semaksimal mungkin dalam momentum MTQ tersebut. Demikian pula, dengan wisata keindahan alam pantai di Lombok yang tak kalah dengan Bali.

“Hanya kemudian harus dipastikan, nanti dalam penyelenggaraannya (MTQ Nasional), tidak ada masalah berkaitan dengan tata kelola keuangan negara,” ujar Menteri Puan Maharani saat meninjau kompleks Islamic Center NTB di Mataram, NTB, Senin (8/2) lalu.

Putri mantan presiden Megawati Soekarnoputri itu juga mengingatkan pihak Pemprov NTB agar mempertahankan Islamic Center NTB sebagai kawasan yang produktif. Dalam arti, kegiatan keagamaan dan bisnis di sana terus hidup sesudah penyelenggaraan MTQ.

Sumber Berita : khazanah.republika.co.id

RENSTRA 2013-2018

renja

  • Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (RENSTRA DPU NTB) Tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman perencanaan bagi pemerintah daerah khususnya pada bidang dan balai pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum provinsi Nusa Tenggara Barat dan masyarakat NTB serta dunia usaha Jasa Konstruksi dalam mewujudkan cita - cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama dalam berbagai program pembangunan daerah yang terpadu, sinergis, fokus dan responsive serta berkesinambungan terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, agar berbagai program dapat terarah guna pencapaian standard pelayanan minimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB.

Adapun penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 disusun dengan tujuan untuk :

  1. Menjabarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan UmumProvinsiNTB ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2013 – 2018; 
  2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaankegiatan pada tahun 2013– 2018 dengan skala prioritas penanganan yang merujuk hasil evaluasi pelaksanaan 

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Tahun 2016 sebagai dokumen perencanaan pembangunan merupakan program dan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang dengan indikator kinerja dan capaian kinerja yang terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renja DPUP NTB Tahun 2016 adalah dimaksudkan bagi tersedianya acuan atau pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran DPUP NTB tahun 2016, dengan merujuk hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015,  masalah yang dihadapi,  usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang dimaksudkan bagi pencapaian kinerja pembangunan sebagai berikut :

  • Terwujudnya tertib penyelenggaraan Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) berbasis sumber daya alam berkelanjutan, kearifan lokal dan kekhasan daerah (Green Spatial Planning).
  • Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.
  • Terwujudnya peningkatan pemerataan infrastruktur transportasi antar wilayah dan antar sektor.
  • Terwujudnya keseimbangan aksesibilitas antar
  • Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.
  • Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan akreditasi pengawasanmutu infrastruktur.
  • Terwujudnya kelangsungan daya dukung dan daya tampung serta fungsi sumberdaya air bagi kebutuhan proses produksi multi 

Keberhasilan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan cita - citanya yang terkandung dalam visi Nusa Tenggara Barat BerSaing, serta visi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB “Terwujudnya Ruang Hunian Ideal yang dilengkapi Jalan mantap, Air lestari dan Utilitas umum (Ruang HIJAU)” perlu didukung oleh: (1) Komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih, dan amanah; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) kebijakan yang berpihak kepada masyarakat; dan (4) partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif, kreatif, dan positif.

Pembangunan Infrastruktur Akan Difokuskan di Wilayah Pertumbuhan Untuk Kurangi Disparitas

 

 

 

 

 

 

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mempercepat
pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan. Pembangunan infrastruktur pun akan difokuskan di wilayah pertumbuhan untuk mengurangi disparatis antar wilayah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Taufik Widjoyono saat memaparkan kegiatan pembangunan infrastruktur yang sudah dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan di Indonesia di hadapan 14 orang delegasi dari perusahaan Credit Suisse Group di Jakarta, Kamis (26/5) mengatakan, ada beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang dianggap mendesak tahun ini.

Menurut Taufik, beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut diantaranya seperti membangun bendungan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kemudian pembangunan daerah perbatasan seperti Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Kalimantan barat, NTT, dan Papua juga pembangunan rumah khusus di Papua dan Papua Barat.

Merenovasi venue olah raga dan  pembangunan rumah susun  di Kawasan GBK Jakarta dan Jakabaring Palembang. Terakhir, Pemeliharaan Rumah Susun PNS Rempoa, pengadaan peralatan centrifuge, pengembangan sistem database hidrologi dan pilot project aspal karet dan longsoran.

Taufik menjelaskan, untuk bidang jalan, konektivitas  pembangunan jalan baru sepanjang 768,65 kilometer, dan pembangunan jalan tol 28,95 kilometer (pemerintah). Disamping itu, untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air, Kementerian PUPR membangun jaringan irigasi seluas 60.000 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi 347.000 hektar, pembangunan 30 Bendungan (delapan bendungan baru dan 19 bendungan lanjutan serta penyelesaian tiga bendungan), juga pembangunan sebanyak 387 embung/bangunan penampung air.

Sementara di bidang perumahan, ada pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) sebanyak 11.472 unit serta pembangunan rumah khusus sebanyak 6.350 unit. ”Dibidang Cipta Karya, saat ini sedang melaksanakan pembangunan SPAM untuk 916.980 sambungan rumah,” kata Taufik.

Perusahaan Credit Suisse Group merupakan salah satu perusahaan jasa keuangan terkemuka di dunia yang berasal dari Swiss yang didirikan pada 1856 di Swiss. Perusahaan Credit Suisse akan melaksanakan lawatannya ke Indonesia selama dua hari dari 25-26 Mei 2016. (Iwn)

Biro Komunikasi Publik

Sumber Berita : www.pu.go.id 

Mobil Unit Pelatihan Keliling Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di Perkenalkan kepada siswa SMK seluruh Indonesia

DJBK-MALANG. Mobil Training Unit (MTU) atau Unit Pelatihan Keliling Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PUPR berpartisipasi pada Lomba kompetensi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK) tingkat nasional dan pameran hasil karya siswa unggulan ke-24 di Malang, Jawa Timur, pada 23 Mei hingga 27 Mei 2016. “Kami perkenalkan keberadaan kami Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, khususnya fungsi dan manfaat MTU untuk mempercepat proses sertifikasi para tenaga kerja konstruksi kepada para siswa SMK di seluruh Indonesia.” Demikian diutarakanKepala Balai Pelatihan Wilayah II Surabaya, Hambali ketika di temui kantor Balai pelatihan konstruksi hari ini (25/05) di Surabaya.

Kepala Balai Pelatihan Wilayah II Surabaya, Hambali, mengatakan Sertifikasi tenaga kerja terampil terus digalakan Pemerintah, termasuk Kementerian PUPR yang memiliki MTU yang mobile dapat  membantu proses percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi termasuk kepada para siswa SMK.

Selain itu, MTU pun merupakan jawaban atas pelayanan pembangunan dalam bidang pelatihan dan uji sertifikasi dalam menjangkau pembangunan sampai ke pelosok desa, daerah terpencil, maupun daerah perbatasan.

Pada Lomba kompetensi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK) tingkat nasional dan pameran hasil karya siswa unggulan ke-24 Tahun ini sebanyak 1.153 siswa dari seluruh provinsi mengikuti 52 bidang lomba dan 2 bidang eksibisi, di sektor konstruksi sendiri, di lombakan diantaranya lomba kayu, batu, plambing, welding.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan pada acara pembukaan LKS-SMK ke XXIV mengatakan, “Ini diselenggarakan untuk menyiapkan siswa SMK terjun ke masyarakat sebagai tenaga kerja yang kompeten, berkarakter, mandiri, tanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berjiwa wirausaha”.

Para peserta lomba akan mengikuti materi lomba mengacu pada standard industri, kompetensi yang ada dalam standard kualifikasi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dan standar World Skill Competition(WSC).

“Dengan penempatan standard lomba dengan kualitas internasional tersebut peraih juara LKS tahun ini akan diusulkan untuk diseleksi menjadi wakil/duta sebagai calon peserta World Skills Competition (WSC) 2017 di Abu Dhabi,” kata Anies.

Kualitas dan standard yang baik dalam penyelenggaraan lomba diharapkan dapat mendorong SMK untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar engajar (KBM) yang mengacu pada SKKNI.

Selain itu, diharapkan juga mampu mempromosikan keterampilan siswa SMK kepada dunia usaha/industri sebagai calon pengguna tenaga kerja, memotivasi siswa SMK untuk berkompetisi secara positif, serta menumbuhkan kecintaan pada bidang keahlian. Pembukaan acara di dihadiri oleh Wagub Jatim,  Dirjen Dikdasmen, Kepala BNSP, Kepala Balai Pelatihan Konstruksi wilayah II Surabaya, DJBK (dn)

 

Sumber Berita:  www.pu.go.id

Pemprov NTB Study Komparasi Ke Bantaeng

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin beserta rombongan Wakil bupati dan SKPD terkait se-NTB berkunjung ke Kab. Bantaeng dalam rangka study komparasi pembangunan (Selasa, 23/5). Sebagai mana diketahui kabupaten Bantaeng merupakan salah satu daerah “fenomenal” yang saat ini perkembangan pembangunannya menjadi perhatian nasional. Inilah yang menjadi latar belakang dipilihnya daerah ini sebagai lokasi pemprov NTB melakukan studi komparasi. Terlebih Bantaeng berhasil melakukan lompatan besar terhadap penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bantaeng, H. Nurdin Abdullah memaparkan kondisi umum kab. Bantaeng beserta masalah, tantangan dan solusinya. Dengan kondisi topografi Bantaeng yang berupa pegunungan, dataran dan perairan, Bantaeng pada 2008 memiliki berbagai masalah, diantaranya banjir, kekeringan, dan masalah pelayanan kesehatan dasar. Tingginya angka  kemiskinan dan pengangguran juga menjadi pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Dijelaskan, dulu saat musim hujan tiba pasti terjadi banjir. Namun dengan adanya cekdam pengendali banjir dan waduk tunggu, masalah banjir dapat diatasi. Bahkan dengan inovasi tersebut sekaligus menjadi solusi bagi pengairan lahan pertanian yang sebelumnya hanya mengandalkan datangnya musim penghujan.

Demikian juga dengan pelayanan kesehatan masyarakat, Nurdin dengan inovasi dan jaringan yang dimilikinya berhasil mendapat hibah puluhan mobil ambulans dan Damkar dari Pemerintahan Jepang. Dengan itu Pemerintahan kab. Bantaeng berinovasi memberikan pelayanan Brigade Siaga Rencana (BSB) yang melayani masyarakat dimanapun dan kapanpun dengan respon time 20 menit. Demikian halnya dengan berbagai sektor lainnya, seperti pertanian dengan budidaya benihnya, sektor industri, perikanan kelautan, dan pariwisata, sehingga kabupaten dengan luas terkecil di prov Sulsel ini berhasil melakukan lompatan besar terhadap penurunan angka kemiskinan Dari 12,12% tahun 2008 menjadi 5,89% tahun 2015.

Sementara, Wakil Gubernur dalam sambutannya mengatakan, dipilihnya kab Bantaeng ini karena kabupaten ini sangat progresif dalam memajukan  daerah dari berbagai sektor. Pertumbuhan ekonominya juga termasuk tertinggi nasional yakni 9,5%. Wagub yang sekaligus ketua tim penanggulangan kemiskinan daerah menyampaikn bahwa provinsi NTB berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan secara progresif. Melihat kab. Bantaeng melakukan strategi pembangunan yang sangat fokus dengan sinergitas dan koordinasi serta didukung dengan komunikasi dan jaringan yang luas, menjadi strategi yang dapat diadopsi pada pemprov NTB.
Kepala Bappeda prov NTB, Chairul Mahsul juga mengungkapkan hal yang sama, dimana fokus terhadap perencanaan dan tujuan utama pembangunan menjadi kunci kesuksesan kabupaten Bantaeng, yang juga didukung oleh jaringan yang dimilikinya oleh bupatinya.

Terpisah, kepala perwakilan Bank Indonesia Mataram, Prayitno Basuki, mengatakan bahwa, dari sisi potensi prov NTB jauh lebih unggul. Cara untuk mengembangkan komoditas unggulan sudah sejalan. Namun bedanya, pemkab Bantaeng memiliki sinergitas dan koordinasi yang lebih kuat antar SKPD dalam mengembangkan komoditas. Selain itu networking juga menjadi salah satu kelemahan kita, ungkap Basuki. Akan tetapi dalam pertemuan tersebut bupati Bantaeng sempat berjanji untuk menjembatani hubungan antara pemprov NTB dengan Pemerintahan Jepang.

Sumber Berita : www.ntbprov.go.id


LAKIP PU NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014

Image

LAKIP PU NTB 2015

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, terdapat pula urusan yang dilaksanakan di daerah, yaitu kegiatan dekonsentrasi dan tugas-pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang serta Perumahan.
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

A.Urusan pekerjaan umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya (perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan) dan jasa konstruksi;
B.Urusan penataan ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi.
C.Urusan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari sub bidang pembiayaan, perumahan formal, perumahan swadaya, pengembangan kawasan dan pembinaan hukum, peraturan perundang – undangan dan pertanahan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi
Sesuai dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB  mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kedudukannya struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat,  Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang,  Bidang Perumahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB terdiri dari 9 (sembilan) UPTD, yaitu : (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok; (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sumbawa; (3) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bima Dompu; (4) Balai Informasi Sumber Daya Air; (5) Balai Pengujian Material Konstruksi; (6) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; (7) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Sumbawa; (8) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Bima Dompu; serta (9) Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi NTB.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi – fungsi ;

  1. Sekretariat

Penyusunan program dan anggaran di Bidang Pekerjaan Umum;

 

  1. Sumber Daya Air
    1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah skala kewenangan Provinsi;
    2. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air dan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas Kabupaten / Kota;
    3. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air provinsi dan atau pada wilayah sungai lintas Kabupaten / Kota;
    4. Pembentukan Dewan Air Provinsi;
    5. Penetapan dan pemberian izin dan rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten / Kota;
    6. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota dan pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten / kota;
    7. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
    8. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten / kota;

 

  1. Bina Marga
    1. Pengaturan jalan dan jembatan provinsi meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan;
    2. Penetapan fungsi jalan dan jembatan yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten, antar kabupaten / kota, penetapan status jalan dan jembatan dan penyusunan perencanaan umum pembiayaan jaringan jalan provinsi;
    3. Pembinaan jalan dan jembatan provinsi, fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten / kota dan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan dan jembatan;
    4. Pembangunan dan pengawasan  jalan dan jembatan provinsi.

 

  1. Cipta Karya
    1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan kabupaten / kota;
    2. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana jangka panjang dan menengah;
    3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;
    4. Pembangunan, pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan dan air bersih;
    5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh;
    6. Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan drainase.

 

  1. Tata Ruang
    1. Penyusunan dan penetapan rencana kawasan strategis, rencana detail tata ruang;
    2. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
    3. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten / Kota;
    4. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
  2. Pembinaan perumahan formal, swadaya, pengembangan kawasan strategis;
  3. Pelaksanaan uji bahan dan material;
  4. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi dan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;

Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB terdiri dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana dengan Struktur Organisasi sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut :

Picture1

Adapun peran Dinas Pekerjaan Umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi : Silahkan Download versi PDF di link ini