Tugas dan Fungsi


Diterbitkan Senin, 1 Januari 2018 oleh eka_satria


Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan umum  dan penataan ruang , terdapat pula urusan pusat yang dilaksanakan di daerah, yaitu kegiatan tugas-pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

  1. Urusan pekerjaan umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya (perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan) dan jasa konstruksi;
  2. Urusan penataan ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi;

Sesuai dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB  mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan  Umum dan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kedudukan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dan Penataan Ruang NTB terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris,  Kepala Bidang Sumber Daya Air, Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala Bidang Tata Ruang,  Kepala Bidang Bina Konstruksi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Terdapat 7 UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB yaitu : 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok, 2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Sumbawa, 3) Balai Informasi Infrastruktur Wilayah, 4) Balai Pengujian Material Konstruksi, 5) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok, 6) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Sumbawa, 7)  Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi NTB.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi – fungsi :

  1. Penyusunan program dan anggaran di Bidang Pekerjaan Umum;
  2. Sumber Daya Air
    1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah skala kewenangan Provinsi;
    2. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air dan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas Kabupaten / Kota;
    3. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air provinsi dan atau pada wilayah sungai lintas Kabupaten / Kota;
    4. Pembentukan Dewan Air Provinsi;
    5. Penetapan dan pemberian izin dan rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten / Kota;
    6. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota dan pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten / kota;
    7. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
    8. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten / kota;
  1. Bina Marga
    1. Pengaturan jalan dan jembatan provinsi meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan;
    2. Penetapan fungsi jalan dan jembatan yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten, antar kabupaten / kota, penetapan status jalan dan jembatan dan penyusunan perencanaan umum pembiayaan jaringan jalan provinsi;
    3. Pembinaan jalan dan jembatan provinsi, fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten / kota dan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan dan jembatan;
    4. Pembangunan dan pengawasan  jalan dan jembatan provinsi.
  1. Cipta Karya
    1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan kabupaten / kota;
    2. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana jangka panjang dan menengah;
    3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;
    4. Pembangunan, pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan dan air bersih;
    5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh;
    6. Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan drainase.
  1. Tata Ruang
    1. Penyusunan dan penetapan rencana kawasan strategis, rencana detail tata ruang;
    2. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
    3. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten / Kota;
    4. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
  1. Pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional pemeliharaan peralatan;
  2. Pelaksanaan uji bahan dan material;
  3. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi dan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;

Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB terdiri dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana dengan Struktur Organisasi sebagaimana terlihat pada Gambar berikut :

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Tahun 2017 (Status : Januari 2017 )

Adapun peran Dinas Pekerjaan Umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

  1. Bidang Sumber Daya Air, berperan melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi, dengan tiga pilar pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
  2. Bidang Bina Marga, berperan untuk melaksanaan pengelolaan jalan dan jembatan yang berstatus Jalan dan Jembatan Provinsi, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di Provinsi NTB;
  3. Bidang Cipta Karya, berperan melaksanakan tugas penyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi : (1) Permukiman, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Persampahan, (5) Drainase, dan (6) Penataan Bangunan dan Lingkungan. Khusus bidang Cipta Karya, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan pada bidang ini merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten / kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melaksanakan tugas – tugas TURBINWAS dan yang bersifat concurrent atas permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah serta Standar Pelayanan Minimum (SPM). Untuk kesepakatan pelaksanaan program kegiatannya dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah yang merupakan kesepakatan bersama antar pemerintah;
  4. Bidang Penataan Ruang, berperan untuk menyusun perencanaan tata ruang skala provinsi, serta melakukan pemanfaatan dan pengendalian atas rencana tata ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
  5. Bidang Jasa Konstruksi, berperan melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.
  6. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Sambutan Kepala Dinas
Telusuri
Agenda

FGD Tentang Penyempurnaan Data Untuk Akselerasi Penurunan Kemiskinan di Provinsi NTB Tentang Penajaman Target & Sasaran Program Kemiskinan

Subbag Program / Bidang Cipta Karya

Ruang Rapat DPMPD Provinsi NTB

Jumat, 18 Mei 2018

09.00 WITA


Finalisasi Rancangan RKPD Provinsi NTB Tahun 2019

Subbag Program

Ruang Rapat Samota Bappeda Provinsi NTB

Jumat, 18 Mei 2018

09.00 WITA

Arsip Berita
Like Us On Facebook
Follow Us On Twitter
Subscribe Us On Youtube
Pengunjung

Hari Ini : 43

Kemarin : 26

Minggu Ini : 1708

Bulan Ini : 804

Total Pengunjung : 1708


Link Terkait