EXPO Sengketa dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Era UU Cipta Kerja

EXPO Sengketa dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Era UU Cipta Kerja

Diterbitkan Sabtu, 6 Maret 2021 oleh M. Kausar 783 kali dilihat


Pada awal Februari tahun 2021 Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi NTB telah mengikuti EXPO Sengketa dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Era Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dari tanggal 1-5 Februari 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN yang mengupas tuntas terkait salah satu Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU CK, yaitu PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

Mengutip pernyataaan Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN bahwa dengan hadirnya UUCK serta PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pelaksanaan di lapangan baik bagi aparatur negara maupun masyarakat terkait dengan bagaimana pengaturan mengenai penataan ruang dalam aspek pengendaliannya dan lebih khusus lagi penertiban, dan sanksi-sanksinya. Dalam aspek penataan ruang, UUCK mengatur ruang-ruang kehidupan serta mendukung sustainable development goals. Tujuannya agar lingkungan lebih lestari. Dalam PP turunannya, ada arahan, bahwa dalam Rencana Tata Ruang (RTR) ditegaskan mana yang dilarang, mana yang diperuntukan serta mana yang bersyarat. 

Lebih lanjut, tujuan dari UUCK ini tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar 1945. Karena bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanah konstitusi UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut. Selain itu, pemerintah juga sangat ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal tersebut perlu pengaturan yang simpel serta tidak ada tumpang tindih peraturan antara yang satu dengan yang lain. Untuk itu, UUCK dapat mengharmonisasi undang-undang sektoral dan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

Selain bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, UUCK juga dapat mempermudah sistem perizinan yang berbelit-belit. “Dengan pengaturan izin yang lebih simpel maka kita berharap investor dapat datang untuk menciptakan lapangan kerja baru yang tujuan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi negara kita,” katanya. 

Kegiatan PPTR Expo 2021 ini merupakan forum terbuka yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN, melalui Direktorat Jenderal Penertiban dan Pemanfaatan Tanah dan Ruang (PPTR). Dalam forum tersebut, setiap peserta dapat menyampaikan pertanyaan, saran serta masukan, secara daring, kepada jajaran Ditjen PPTR serta ditanggapi langsung oleh narasumber. Forum ini diikuti oleh setiap pelaksana di tingkat Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta dinas-dinas terkait didaerah.


Tinggalkan Komentar :



Komentar :

Belum Ada Komentar

Ada yang ingin Sobat PUPR sampaikan ? Scan QR dibawah ini
Responsive image
Pelayanan Aduan & Permohonan Informasi

Akses Daftar Informasi Publik
Responsive image
Daftar Informasi Publik

Telusuri
Agenda
Arsip Berita
Like Us On Facebook
Follow Us On Twitter
Subscribe Us On Youtube
Pengunjung

Hari Ini : 0

Kemarin : 0

Minggu Ini : 0

Bulan Ini : 1110

Total Pengunjung : 288728

Polling Website

Apakah Website Ini cukup membantu anda dalam mencari Informasi Ke-PU-an ?


Link Terkait