Kunjungan Komisi III DPRD Kota Bima ke Dinas PUPR Provinsi NTB

Kunjungan Komisi III DPRD Kota Bima ke Dinas PUPR Provinsi NTB

Diterbitkan Selasa, 10 Agustus 2021 oleh M. Kausar 400 kali dilihat


Kunjungan anggota Komisi III DPRD Kota Bima ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB hari ini Selasa, 10 Agustus 2021. Mewakili Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya, MT Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi NTB memimpin jalannya kegiatan ini. Turut juga hadir jajaran dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTB.

Kunjungan Komisi III DPR Kota Bima ini dengan maksud untuk menggali informasi terkait jalan hasanuddin, jalan Malayu – Kolo, Jembatan Salo, Jembatan Malake, Jembatan Sadia, drainase dan juga sumur bor

Terkait hal – hal tersebut, dijelaskan oleh jajaran Dinas PUPR untuk drainase di jalan Hasanuddin, sudah ditangani pada tahun 2014/2015, untuk drainasenya dibagi 2, satu sisi Provinsi sisi lainnya Kota Bima. “Kemungkinan sudah ada drainase yang ditanam, tetapi ada sedimentasi”, jelas Ety Rahmawati, MT selaku Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga. Ditambahkan Ety Rahmawati, MT, adanya pemotongan anggaran pemeliharaan yang tidak sedikit dimasa pandemi Covid -19 ini.

Untuk Jembatan Salo, secara total untuk pekerjaan Jembatan yang berada di Paket 15 progres fisik mencapai 42%, akan tetapi terhenti setelah lebaran dikarenakan ada kendala dalam perhitungan pembebanan jembatan dimana elefasibox berada jauh dibawah tanah yang disebabkan oleh sedimentasi yang sudah cukup lama terjadi dilokasi tersebut. Sebagaimana diketahui, penanaman pondasi tidak direkomendasikan dibukan tanah asli yang jika tetap dilakukan pondasi tersebut mudah bergeser. Untuk itu, pekerjaan ini di-break sementara untuk dilakukan review desain kembali secepatnya.

Terkait masalah jembatan Malake, diketahui salah satu jalan yang akan saling terhubung tidak tepat lurus. Dan untuk Jembatan Sadia, penanganan jalan Gatot Subroto terhambat dikarenakan masalah pembebasan lahan. “Kami akan mendesain terkait luasan yang diperlukan dan untuk dibantu untuk pembebasan lahannya”, ungkap Ety.

Dan untuk Jalan Malayu – Kolo terkait upgrade status ke jalan Provinsi pun terhambat dan diperlukan koordinasi lebih lanjut antara Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Terkait Drainase, untuk daerah perkotaan dan termasuk kota Bima yang tidak berdekatan dengan laut, kondisi drainase memang menjadi kendala. Beberapa kegiatan sudah dilakukan dengan pembuatan kolam pengendali banjir. Dan untuk sumur bor, sudah dilaksanakan Musrembang, nanti akan dilihat kembali sudah masuk usulan atau belum, yang jika belum masuk dalam usulan nanti akan dicatat.

Ditambahkan Lalu Kusuma Wijaya, “Untuk meminta data potensi air bawah tanah data Geolistrik dari PU Kota Bima sebagai dasar untuk kami dalam menyusun perencanaan pelaksanaan”.

 

 


Tinggalkan Komentar :



Komentar :

Belum Ada Komentar

Sambutan Kepala Dinas
Telusuri
Agenda
Arsip Berita
Like Us On Facebook
Follow Us On Twitter
Subscribe Us On Youtube
Pengunjung

Hari Ini : 0

Kemarin : 0

Minggu Ini : 816

Bulan Ini : 864

Total Pengunjung : 275669

Polling Website

Apakah Website Ini cukup membantu anda dalam mencari Informasi Ke-PU-an ?


Link Terkait