Diterbitkan Rabu, 5 April 2023 oleh M. Kausar 735 kali dilihat

Bertempat diruang Rapat Dinas PUPR Provinsi NTB telah dilaksanakan pertemuan guna pembahasan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di Provinsi NTB. Dibuka oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah, kegiatan yang digelar secara online maupun offline ini turut dihadiri oleh Dirtjen SPPR Kementerian ATR/BPN serta perwakilan Bidang-Bidang Tata Ruang Kabupaten/Kota Provinsi NTB.

Kabid Tata Ruang Provinsi NTB, Ni Nyoman Yuli Suryani, mengadakan pertemuan untuk membahas isu-isu terkait rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang di wilayah NTB. Dalam pertemuan ini, Ni Nyoman Yuli Suryani menjelaskan klasifikasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang, jenis-jenis penerbitan informasi tata ruang, serta pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) di 10 kab/kota di Provinsi NTB

Selain itu, perwakilan Dirtjen SPPR ATR/BPN, Eko Budi Kurniawan juga memberikan penjelasan perihal bimbingan teknis layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) antara lain mengenai aspek penyelenggaraan penataan ruang, fungsi KKPR, pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk kegiatan penerbitan KKPR, kewenangan penerbitan KKPR, capaian pelayanan penerbitan KKPR, capaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), alur pelaksanaan KKPR, validasi persetujuan KKPR berusaha, serta proses KKPR dalam perizinan berusaha via sistem online single submission (OSS).

Pertemuan ini juga dimanfaatkan oleh Ni Nyoman Yuli Suryani untuk mencatat seluruh kendala atau permasalahan yang telah diutarakan oleh perwakilan bidang tata ruang dari 10 kab/kota di Provinsi NTB. Diupayakan untuk diadakan diskusi lanjutan sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi serta memperbaiki berbagai kendala yang dihadapi oleh bidang tata ruang di wilayah NTB.

Beberapa hal yang menjadi fokus dalam upaya perbaikan tersebut antara lain memperbaiki sistem server online single submission (OSS. Selain itu, juga dilakukan penyelesaian perizinan kegiatan pertambangan yang terdapat di KSB, meningkatkan sosialisasi terkait hotline pengaduan layanan pertanahan dan tata ruang, mengoptimalkan fungsi dari Forum Penataan Ruang (FPR), serta mengoptimalkan bidang tata ruang di seluruh kab/kota Provinsi NTB dalam melayani serta memberikan informasi mengenai pertanahan dan tata ruang.

Diharapkan, pertemuan ini dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh bidang tata ruang di wilayah NTB serta meningkatkan kualitas layanan KKPR dan penataan ruang secara keseluruhan di Provinsi NTB.

Komentar :