Penyediaan air dan pengalokasian air sendiri merupakan salah satu kegiatan dalam operasi prasarana sumber daya air dimana kegiatannya meliputi pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air dan sumber air sumber daya air. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air. Pengalokasian air adalah proses penjatahan air untuk berbagai jenis penggunaan menurut kuantitas, tempat dan waktu penggunaan yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan total volume air yang terdapat pada suatu sumber air. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lombok (TKPSDA WS Lombok) mengadakan Sidang Pleno Pembahasan rancangan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Tahun 2020/2021 pada Wilayah Sungai Lombok. Kepala Bappeda selaku Ketua TKPSDA WS Lombok Bapak Dr. Ir. H. Amry  Rakhman, M.Si. dalam sambutannya menyampaikan nilai penting air untuk mendukung kehidupan manusia sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik dengan menyeimbangkan antara ketersediaan dengan kebutuhan air. Pengelolaan sumber daya air diharapkan dapat diarahkan terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Integrated Water Resources Management). Alokasi air berdasarkan penggunaan dengan memperhatikan kuantitas, tempat dan waktu yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan air menjadi bagian penting dari manajemen air yang perlu disinkronkan dalam wadah koordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan antar pemilik kepentingan dalam Tim TKPSDA WS Lombok. Pemimpin Sidang Pleno TKPSDA WS Lombok pada kesempatan kali ini adalah Ibu Farida Rahmi mewakili Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB sebagai Ketua Harian TKPSDA. Narasumber yang dihadirkan berasal dari BWS NT I Ibu Ni Putu Arianti, ST., MT.yang menyampaikan tentang Rancangan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) WS Lombok Tahun 2020/2021. Rencana alokasi air disusun berdasarkan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan. Alokasi air memuat rencana alokasi air untuk sektor air minum, irigasi, rumah tangga, perkantoran dan industri, energy listrik dan aliran ekosistem sesuai hidrologi. Penyusunan alokasi air menggunakan data hujan, debit, iklim, prakiraan musim hujan, geografis pos hidrologi dan headwork, daerah irigasi, mata air, penduduk, kebutuhan penyediaan air, serta data Rencana Tata Tanam dari Komir Provinsi NTB yang disinergikan untuk mengalokasikan air. Hadir mendampingi sebagai narasumber pakar sumber daya air Bapak Ir. Surana, M.Sc. PU-SDA dan Bapak Dr. Anang M. Farriansyah, ST., MT. Menutup acara pada hari ini Ibu Farida Rahmi, ST., MT. yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah DPUPR Provinsi NTB menyampaikan bahwa perlunya dilakukan penekanan terhadap pelanggaran pola tanam yang perlu didukung bersama oleh Kabupaten/Kota, perlu diskusi teknis dalam rapat pokja maupun internal lembaga/instansi terkait alokasi air dan berdasarkan kesepakatan anggota TKPSDA WS Lombok maka Rancangan Alokasi Air Tahunan WS Lombok dapat disetujui dan direkomendasikan untuk dilakukan penetapan.

Praya Barat, NTB - Ir. H Mohammad Rum, M.T, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, didampingi oleh timnya serta Balai Wilayah Sungai (BWS) NT I, mendampingi Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB dalam kunjungan lapangan untuk meninjau pelaksanaan Proyek Bendungan Jangkihjawa yang berlangsung di Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk meninjau proyek embung dan mendengarkan usulan masyarakat terkait pelaksanaannya. Salah satu hasil kunjungan lapangan ini adalah rencana pembersihan sedimentasi di area jembatan Jangkihjawa di Desa Jangkihjawa. Sedimen yang menutupi kali akan dibersihkan untuk menjaga aliran air yang lancar. Selain itu, pembuangan material yang terdapat di kawasan bendungan juga akan dilakukan. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan proyek Bendungan berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya, dilakukan pula pembahasan lebih lanjut antara Kepala Dinas PUPR dan BWS NT I dengan Komisi IV DPRD NTB terkait proyek Bendungan ini. Hal ini merupakan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam memperhatikan masukan dan aspirasi dari masyarakat serta berkoordinasi dengan lembaga Legislatif dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Diharapkan melalui sinergi ini, proyek Bendungan Jangkihjawa dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Saat ini penyusunan peta RTRW dan RDTR harus mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta RTRW Provinsi, Kota dan Kabupaten serta Peta RDTR. Bertempat di Hotel Park5 Cilandak Jakarta Selatan, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah II Direktorat Jenderal Tata Ruang  Kementerian ATR/BPN mengadakan Training of Trainer (TOT) Penyusunan Basis Data Peta RTRW dan RDTR. Dalam acara tersebut, para narasumber memberikan pemaparan terkait panduan pengisian basis data peta rencana tata ruang, dan pemaparan tahapan-tahapan penyusunan RTRW/RDTRK yang disesuaikan dengan PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan output Perda untuk RTRW dan Perkada untuk RDTR. Hal ini telah dilakukan oleh Pemda Kota Ambon dan Kota Gorontalo selaku peserta. Selanjutnya dilakukan diskusi tentang permasalahan dalam penyusunan basis data peta di daerah masing-masing peserta termasuk Provinsi NTB. Dalam acara tersebut juga dibahas penyusunan revisi RTRW dan sinkronisasi dengan RZWP3K yang terkendala berupa kodefikasi untuk ruang laut yang belum tertuang dalam Permen ATR/BPN 14/2020 tentang Basis Data. Selanjutnya tim evaluator dan Studio Peta Ditjen Tata Ruang akan berkoordinasi dengan Kementrian agar Ranpermen terkait basis data yang sudah disinkronkan Ruang Darat dan Ruang Laut. Selain PP 21/2021, dibahas juga perubahan nomenklatur Permen 14/2021 menjadi Ranpermen tentang Basis Data yang akan disahkan pada tahun 2021, beberapa perubahan nomenklatur diantaranya yaitu Zona Energi menjadi Kawasan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi, Zona Pariwisata tetap; Zona Pelabuhan menjadi Kawasan Transportasi; Zona Perikanan Budidaya menjadi Kawasan Perikanan; Zona Perikanan Tangkap menjadi Kawasan Perikanan; Zona Pertambangan tetap; Zona Biota Laut menjadi Migrasi Satwa atau Bagan Peralihan; dan Sistem Jaringan Sumber Daya Air (SDA) memasukan jaringan irigasi (line), jaringan air bersih (line), maupun bangunan pendukung/pengambil utama (point) disesuaikan dengan kebutuhan dan kedetailan pemerintah daerah masing-masing.

Rapat Koordinasi dengan pembahasan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi / Rehabilitasi Pelebaran Jalan Pemenang – Bayan – Sembalun Bumbung telah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat, 3 Mei 2019 lalu. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah, H. Rosiady Sayuti, M.Sc. P.hd yang didampingi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP dan dihadiri peserta rapat diantaranya Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Kepala Dinas PUPR Prov NTB, Kepala Dinas LHK NTB, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX- Mataram Percepatan paket pelebaran jalan ini dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gili Tramena dan KSPN Gunung Rinjani. Disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTB, H. Sahdan, ST, MT bahwa saat ini pembangunan pelebaran jalan sudah mencapai progress 47% akan diselesaikan dalam waktu 5-7 bulan kedepan. Akan tetapi, beberapa jalur yang dilalui dari pembangunan pelebaran jalan tersebut berada dikawasan khusus hutan lindung di Lombok Timur dan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dari Dinas LHK dan Taman Nasional Gunung Rinjani. Dalam pertemuan itu juga diperkirakan pembangunan pelebaran jalan tersebut akan dilanjutkan sekitar 1 bulan kedepan setelah mendapatkan kepastian dasar hukum yang kuat dan jelas. Seperti yang dikatakan H. Rosiady Sayuti, M.Sc. P.hd, “Hukum harus jelas, harus ada dasar hukum untuk merambah hutan” pungkasnya dalam rapat tersebut. ~ppid~.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kunjungan kerja untuk memantau langsung kondisi sejumlah ruas jalan yang terdampak bencana banjir tahun 2025.   Kunjungan ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, Bapak Budi Herman, S.H., M.H., beberapa jajarannya, Bapak Kusumawijaya, S.T., M.T., serta, Bapak Mustafa, S.T., M.T.   Monitoring dilakukan guna memastikan perkembangan penanganan di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut agar akses masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap. Seluruh kegiatan didukung dokumentasi foto dan video sebagai bahan evaluasi. Ruas Benete–Sejorong, ruas ini sebelumnya mengalami putus jalan akibat banjir 2025. Penanganan dilaksanakan oleh PT. Tulu Era Gemilang dengan dukungan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara. Beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan antara lain pembangunan jembatan di KM 162+250 untuk menghubungkan kembali segmen jalan yang terputus, pemasangan bronjong untuk memperkuat struktur dan mendukung sistem drainase, serta penutupan lubang (patching) guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Hasil pemantauan menunjukkan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan diharapkan dapat segera memberikan akses yang lebih aman bagi masyarakat.   Sementara itu, pada ruas Sejorong–Tatar Batas Kabupaten Sumbawa Barat, ruas ini sebelumnya terjadi longsor di KM 171. Penanganan dilakukan oleh PT. Accet dengan dukungan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara. Tim menemukan bahwa meskipun telah ada upaya penanganan, kondisi lereng di titik tersebut masih memerlukan perhatian lanjutan. Disampaikan perlunya penguatan lereng dan pemantauan berkala, mengingat wilayah ini rawan curah hujan tinggi. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas jalan dan keselamatan pengguna.   Untuk ruas Tatar Batas KSB–Lunyuk, ruas ini mengalami kerusakan berat pada badan dan permukaan jalan, termasuk longsor di beberapa titik. Mengingat peran strategisnya sebagai akses utama masyarakat, DPUPRPKP Provinsi NTB mengusulkan penanganan darurat melalui BPBD Provinsi NTB dengan skema Bantuan Terpadu Tanggap Darurat (BTT). Usulan ini diajukan untuk mempercepat pemulihan akses, terutama guna mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi kebutuhan pokok.   Pada paket pekerjaan Lenangguar–Lunyuk, masa perpanjangan waktu pekerjaan telah ditetapkan selama 50 hari kerja sejak 1 Januari 2026 dan berakhir pada 18 Februari 2026. Pelaksana pekerjaan adalah PT. AJP. Namun, hasil pemantauan menunjukkan belum adanya aktivitas pekerjaan di lapangan. Pada segmen pertama tidak terlihat kegiatan konstruksi, sementara pada segmen kedua sebagian badan jalan masih tertimbun lumpur akibat erosi. DPUPRPKP Provinsi NTB akan segera melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor guna memastikan penyebab keterlambatan serta mendorong langkah percepatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.   Adapun ruas Pal IV–Lenangguar juga menjadi perhatian karena mengalami kerusakan cukup luas akibat dampak lanjutan curah hujan tinggi dan kondisi cuaca ekstrem pasca banjir 2025. Kerusakan meliputi permukaan jalan yang retak dan berlubang, pergeseran badan jalan, serta longsor di beberapa titik lereng bukit. Kondisi tersebut berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi setempat. Penanganan menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor stabilitas lereng dan sistem drainase menjadi salah satu prioritas perencanaan ke depan.   Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, DPUPRPKP Provinsi NTB menegaskan akan segera menindaklanjuti berbagai temuan sesuai tingkat urgensi masing-masing ruas. Untuk ruas Tatar Batas KSB – Lunyuk, usulan penanganan darurat melalui BPBD Provinsi NTB akan terus dikawal agar prosesnya dapat berjalan sesuai ketentuan dan segera membantu pemulihan akses masyarakat.   Pada ruas Lenangguar – Lunyuk, koordinasi intensif dengan pihak kontraktor akan dilakukan guna memastikan percepatan pekerjaan serta penyelesaian sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk ruas Pal IV – Lenangguar, perencanaan penanganan menyeluruh akan disusun dengan mempertimbangkan faktor stabilitas lereng, sistem drainase, serta kondisi curah hujan di wilayah tersebut.   Ke depan, pemantauan berkala terhadap seluruh ruas terdampak akan terus dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mendeteksi potensi kerusakan lebih dini. Seluruh hasil monitoring dan dokumentasi lapangan juga akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran infrastruktur pada tahun berikutnya.   DPUPRPKP Provinsi NTB memahami bahwa jalan merupakan urat nadi aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, setiap langkah penanganan dilakukan secara bertahap, terukur, dan mengedepankan keselamatan serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.  

Mataram, Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa bersama perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa melangsungkan pertemuan dengan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertemuan ini diterima langsung oleh Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga di Ruang Rapat Pengga. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan anggota DPRD Komisi III menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan rusak di ruas Lintas Sumbawa-Lunyuk. Selain itu, dibahas pula permasalahan tata kelola drainase lingkungan yang masih menjadi penyebab utama bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah. Melalui diskusi yang berlangsung secara konstruktif, diharapkan adanya koordinasi yang lebih erat antara DPRD Komisi III Kabupaten Sumbawa dan Dinas PUPR Provinsi NTB untuk merumuskan solusi terbaik guna mengatasi permasalahan infrastruktur di daerah tersebut. Sinergi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang ahli jasa konstruksi, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi turut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Bina Konstruksi. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan serta standar K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), sasaran dan program K3, penyuluhan, serta program pelatihan simulasi tanggap darurat. Kegiatan ini berupa pelatihan dan uji sertifikasi bagi Tenaga Ahli Muda K3 Konstruksi (jenjang 7), yang digelar di Hotel Lombok Plaza dari tanggal 10 hingga 13 Juni 2024. Menjadi momentum bagi peserta kegiatan ini, terutama para tenaga ahli muda K3 konstruksi, untuk memperdalam pemahaman dalam bidang ini. Acara ini diawali dengan sosialisasi portal perizinan SKK PUPR dan E-Simpan, diikuti oleh pemberian materi dari BPJS Ketenagakerjaan Wilayah NTB dan PT. Onduline Indonesia Wilayah Regional Mataram. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas materi dan pelaksanaan pelatihan, sehingga para peserta bisa lebih siap dan kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai Tenaga Ahli Muda K3 Konstruksi (jenjang 7). "Saat ini, bidang konstruksi menjadi salah satu sektor yang sangat vital bagi pembangunan di berbagai daerah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proyek konstruksi berjalan dengan aman dan efisien," ungkap Sekretaris Dinas PUPR Provinsi dalam sambutannya. Kegiatan ini juga merupakan upaya konkret dalam mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 konstruksi, yang menjadi bagian integral dalam setiap proyek pembangunan. Melalui serangkaian pelatihan dan uji sertifikasi, diharapkan bahwa tenaga ahli muda K3 konstruksi akan mampu menjadi agen perubahan yang mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan adanya kolaborasi antara Bidang Bina Konstruksi dengan PT. Onduline Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan bahwa para peserta akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif dalam menjalankan tugas. Selain itu, kerjasama ini juga menjadi bukti nyata bahwa pihak-pihak swasta dan pemerintah dapat turut serta dalam mendukung upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat di sektor konstruksi, serta meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Provinsi ini.