Praya Barat, NTB - Ir. H Mohammad Rum, M.T, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, didampingi oleh timnya serta Balai Wilayah Sungai (BWS) NT I, mendampingi Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB dalam kunjungan lapangan untuk meninjau pelaksanaan Proyek Bendungan Jangkihjawa yang berlangsung di Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk meninjau proyek embung dan mendengarkan usulan masyarakat terkait pelaksanaannya. Salah satu hasil kunjungan lapangan ini adalah rencana pembersihan sedimentasi di area jembatan Jangkihjawa di Desa Jangkihjawa. Sedimen yang menutupi kali akan dibersihkan untuk menjaga aliran air yang lancar. Selain itu, pembuangan material yang terdapat di kawasan bendungan juga akan dilakukan. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan proyek Bendungan berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya, dilakukan pula pembahasan lebih lanjut antara Kepala Dinas PUPR dan BWS NT I dengan Komisi IV DPRD NTB terkait proyek Bendungan ini. Hal ini merupakan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam memperhatikan masukan dan aspirasi dari masyarakat serta berkoordinasi dengan lembaga Legislatif dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Diharapkan melalui sinergi ini, proyek Bendungan Jangkihjawa dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Mataram, Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa bersama perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa melangsungkan pertemuan dengan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertemuan ini diterima langsung oleh Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga di Ruang Rapat Pengga. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan anggota DPRD Komisi III menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan rusak di ruas Lintas Sumbawa-Lunyuk. Selain itu, dibahas pula permasalahan tata kelola drainase lingkungan yang masih menjadi penyebab utama bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah. Melalui diskusi yang berlangsung secara konstruktif, diharapkan adanya koordinasi yang lebih erat antara DPRD Komisi III Kabupaten Sumbawa dan Dinas PUPR Provinsi NTB untuk merumuskan solusi terbaik guna mengatasi permasalahan infrastruktur di daerah tersebut. Sinergi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi NTB selaku Ketua PPMU program PAMSIMAS, memimpin rapat evaluasi capaian progress kegiatan PAMSIMAS III Provinsi NTB TA. 2020 dan persiapan verifikasi usulan desa TA. 2021 (19/11/2020). Pada Tahun Anggaran 2020 Provinsi Nusa Tengara Barat mendapatkan program Pamsimas terdiri dari 75 desa baru (reguler) meliputi 54 desa APBN dan 21 desa APBD. Sementara desa keberlanjutan (HKP dan HID) sebanyak 68 desa terdiri dari 17 desa HKP (9 desa HKP APBN dan 8 desa HKP APBD), 22 desa HID dan 29 desa HAMP. Adapun progress pelaksanaan desa APBN TA. 2020 per tanggal 16 November 2020 baik itu desa baru (reguler) dan desa keberlanjutan (HKP dan HID) sudah di atas 90%, namun dari 8 kabupaten yang memperoleh desa PAMSIMAS ada 6 kabupaten yang progress desanya tidak mencapai target kegiatan Uji Fungsi dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sampai dengan batas akhir Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PPK Air Minum Balai PPW NTB dengan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Program Pamsimas III, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Lombok Utara. Hal ini disebabkan karena pendampingan yang tidak maksimal dari Fasilitator, sehingga Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB telah mengeluarkan surat Teguran 1 kepada Dc dan CoDC beserta beberapa Fasilitator Senior (FS) dan Fasilitator Masyarakat (FM) yang ada di 6 kabupaten tersebut. Sementara progress pelaksanaan desa HAMP APBN TA. 2020 yaitu 10 desa di Kabupaten Sumbawa dan 20 desa di Kabupaten Lombok Barat sampai saat ini telah selesai 100% Sedangkan progress pelaksanaan desa APBD TA. 2020 per tanggal 16 November 2020 baik itu desa baru (reguler) dan desa keberlanjutan (HKP) sebagian besar mengalami penundaan di 2021 dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran. Sementara progress desa APBD yang sedang berjalan ada Kabupaten Lombok Barat baik itu desa reguler dan HKP masih di bawah 70%, Kabupaten Lombok Tengah dari 6 desa tinggal 1 desa HKP yang progresnya di bawah 70%, Kabupaten Sumbawa dari 2 desa semuanya sudah 100?n 1 desa sudah melakukan Uji Fungsi, Kabupaten Lombok Utara dari 1 desa tersebut sudah 100%. Rendahnya progress desa APBD karena bergantung pada kesiapan pemerintah daerah kabupaten sendiri. Untuk progress usulan desa 2021, sudah ada 5 kabupaten yang telah menyampaikan usulan yaitu Kabupaten Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Ini artinya PPMU dan Balai PPW NTB tinggal memverifikasi dan memberikan rekomendasi usulan desa sasaran. Sementara tinggal 3 kabupaten yang masih proses usulan yaitu Kabupaten Dompu, Lombok Timur dan Lombok Utara.

Penyediaan air dan pengalokasian air sendiri merupakan salah satu kegiatan dalam operasi prasarana sumber daya air dimana kegiatannya meliputi pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air dan sumber air sumber daya air. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air. Pengalokasian air adalah proses penjatahan air untuk berbagai jenis penggunaan menurut kuantitas, tempat dan waktu penggunaan yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan total volume air yang terdapat pada suatu sumber air. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lombok (TKPSDA WS Lombok) mengadakan Sidang Pleno Pembahasan rancangan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Tahun 2020/2021 pada Wilayah Sungai Lombok. Kepala Bappeda selaku Ketua TKPSDA WS Lombok Bapak Dr. Ir. H. Amry  Rakhman, M.Si. dalam sambutannya menyampaikan nilai penting air untuk mendukung kehidupan manusia sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik dengan menyeimbangkan antara ketersediaan dengan kebutuhan air. Pengelolaan sumber daya air diharapkan dapat diarahkan terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Integrated Water Resources Management). Alokasi air berdasarkan penggunaan dengan memperhatikan kuantitas, tempat dan waktu yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan air menjadi bagian penting dari manajemen air yang perlu disinkronkan dalam wadah koordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan antar pemilik kepentingan dalam Tim TKPSDA WS Lombok. Pemimpin Sidang Pleno TKPSDA WS Lombok pada kesempatan kali ini adalah Ibu Farida Rahmi mewakili Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB sebagai Ketua Harian TKPSDA. Narasumber yang dihadirkan berasal dari BWS NT I Ibu Ni Putu Arianti, ST., MT.yang menyampaikan tentang Rancangan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) WS Lombok Tahun 2020/2021. Rencana alokasi air disusun berdasarkan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan. Alokasi air memuat rencana alokasi air untuk sektor air minum, irigasi, rumah tangga, perkantoran dan industri, energy listrik dan aliran ekosistem sesuai hidrologi. Penyusunan alokasi air menggunakan data hujan, debit, iklim, prakiraan musim hujan, geografis pos hidrologi dan headwork, daerah irigasi, mata air, penduduk, kebutuhan penyediaan air, serta data Rencana Tata Tanam dari Komir Provinsi NTB yang disinergikan untuk mengalokasikan air. Hadir mendampingi sebagai narasumber pakar sumber daya air Bapak Ir. Surana, M.Sc. PU-SDA dan Bapak Dr. Anang M. Farriansyah, ST., MT. Menutup acara pada hari ini Ibu Farida Rahmi, ST., MT. yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah DPUPR Provinsi NTB menyampaikan bahwa perlunya dilakukan penekanan terhadap pelanggaran pola tanam yang perlu didukung bersama oleh Kabupaten/Kota, perlu diskusi teknis dalam rapat pokja maupun internal lembaga/instansi terkait alokasi air dan berdasarkan kesepakatan anggota TKPSDA WS Lombok maka Rancangan Alokasi Air Tahunan WS Lombok dapat disetujui dan direkomendasikan untuk dilakukan penetapan.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang ahli jasa konstruksi, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi turut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Bina Konstruksi. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan serta standar K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), sasaran dan program K3, penyuluhan, serta program pelatihan simulasi tanggap darurat. Kegiatan ini berupa pelatihan dan uji sertifikasi bagi Tenaga Ahli Muda K3 Konstruksi (jenjang 7), yang digelar di Hotel Lombok Plaza dari tanggal 10 hingga 13 Juni 2024. Menjadi momentum bagi peserta kegiatan ini, terutama para tenaga ahli muda K3 konstruksi, untuk memperdalam pemahaman dalam bidang ini. Acara ini diawali dengan sosialisasi portal perizinan SKK PUPR dan E-Simpan, diikuti oleh pemberian materi dari BPJS Ketenagakerjaan Wilayah NTB dan PT. Onduline Indonesia Wilayah Regional Mataram. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas materi dan pelaksanaan pelatihan, sehingga para peserta bisa lebih siap dan kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai Tenaga Ahli Muda K3 Konstruksi (jenjang 7). "Saat ini, bidang konstruksi menjadi salah satu sektor yang sangat vital bagi pembangunan di berbagai daerah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proyek konstruksi berjalan dengan aman dan efisien," ungkap Sekretaris Dinas PUPR Provinsi dalam sambutannya. Kegiatan ini juga merupakan upaya konkret dalam mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 konstruksi, yang menjadi bagian integral dalam setiap proyek pembangunan. Melalui serangkaian pelatihan dan uji sertifikasi, diharapkan bahwa tenaga ahli muda K3 konstruksi akan mampu menjadi agen perubahan yang mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan adanya kolaborasi antara Bidang Bina Konstruksi dengan PT. Onduline Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan bahwa para peserta akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif dalam menjalankan tugas. Selain itu, kerjasama ini juga menjadi bukti nyata bahwa pihak-pihak swasta dan pemerintah dapat turut serta dalam mendukung upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat di sektor konstruksi, serta meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Provinsi ini.

Rapat Koordinasi dengan pembahasan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi / Rehabilitasi Pelebaran Jalan Pemenang – Bayan – Sembalun Bumbung telah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat, 3 Mei 2019 lalu. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah, H. Rosiady Sayuti, M.Sc. P.hd yang didampingi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP dan dihadiri peserta rapat diantaranya Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Kepala Dinas PUPR Prov NTB, Kepala Dinas LHK NTB, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX- Mataram Percepatan paket pelebaran jalan ini dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gili Tramena dan KSPN Gunung Rinjani. Disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTB, H. Sahdan, ST, MT bahwa saat ini pembangunan pelebaran jalan sudah mencapai progress 47% akan diselesaikan dalam waktu 5-7 bulan kedepan. Akan tetapi, beberapa jalur yang dilalui dari pembangunan pelebaran jalan tersebut berada dikawasan khusus hutan lindung di Lombok Timur dan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dari Dinas LHK dan Taman Nasional Gunung Rinjani. Dalam pertemuan itu juga diperkirakan pembangunan pelebaran jalan tersebut akan dilanjutkan sekitar 1 bulan kedepan setelah mendapatkan kepastian dasar hukum yang kuat dan jelas. Seperti yang dikatakan H. Rosiady Sayuti, M.Sc. P.hd, “Hukum harus jelas, harus ada dasar hukum untuk merambah hutan” pungkasnya dalam rapat tersebut. ~ppid~.

Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB pada Rabu, 17 Februari 2021. Acara ini dipimpin oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Sahdan, MT beserta jajarannya. Sedangkan DPRD Kabupaten Bima dari Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup hadir Wakil Ketua Komisi beserta anggotanya. Konsultasi dan Koordinasi kegiatan tersebut berfokus pada permasalahan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan kewenangan Pemerintah Provinsi di beberapa wilayah Kabupaten Bima. Mewakili keluhan masyarakat Kabupaten Bima khususnya terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan sudah disampaikan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Bima. Semua keluhan tersebut sebelumnya sudah ter-data oleh Dinas PUPR Provinsi NTB akan segera diberikan jalan keluar. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Sahdan, MT menargetkan adanya peningkatan yang signifikan terkait kemantapan jalan di Kabupaten Bima. Berikut daftar beberapa paket pekerjaan pembanguan/rehabilitasi jalan dan jembatan: Paket 11 SP. Kempo-SP Kore, Jembatan Boro, Jembatan Oi Mori, Jembatan Kawinda VI, Paket 12 Sila-Bajo, jembatan oi Kautupa (III, V, VI), Jembatan Piong (III, IV, V, VI), Paket 13 Kiwu-Sampungu, Jembatan Kiwu, Jembatan Sori Sowa, Paket 14 Karumbu-Sape, Talabiu-Simpasai,Simpasai-Wilamaci, Jembatan Lere (III, V), Paket 16 Bima-Tawali, Tawali-Sape.