Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kunjungan kerja untuk memantau langsung kondisi sejumlah ruas jalan yang terdampak bencana banjir tahun 2025.   Kunjungan ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, Bapak Budi Herman, S.H., M.H., beberapa jajarannya, Bapak Kusumawijaya, S.T., M.T., serta, Bapak Mustafa, S.T., M.T.   Monitoring dilakukan guna memastikan perkembangan penanganan di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut agar akses masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap. Seluruh kegiatan didukung dokumentasi foto dan video sebagai bahan evaluasi. Ruas Benete–Sejorong, ruas ini sebelumnya mengalami putus jalan akibat banjir 2025. Penanganan dilaksanakan oleh PT. Tulu Era Gemilang dengan dukungan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara. Beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan antara lain pembangunan jembatan di KM 162+250 untuk menghubungkan kembali segmen jalan yang terputus, pemasangan bronjong untuk memperkuat struktur dan mendukung sistem drainase, serta penutupan lubang (patching) guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Hasil pemantauan menunjukkan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan diharapkan dapat segera memberikan akses yang lebih aman bagi masyarakat.   Sementara itu, pada ruas Sejorong–Tatar Batas Kabupaten Sumbawa Barat, ruas ini sebelumnya terjadi longsor di KM 171. Penanganan dilakukan oleh PT. Accet dengan dukungan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara. Tim menemukan bahwa meskipun telah ada upaya penanganan, kondisi lereng di titik tersebut masih memerlukan perhatian lanjutan. Disampaikan perlunya penguatan lereng dan pemantauan berkala, mengingat wilayah ini rawan curah hujan tinggi. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas jalan dan keselamatan pengguna.   Untuk ruas Tatar Batas KSB–Lunyuk, ruas ini mengalami kerusakan berat pada badan dan permukaan jalan, termasuk longsor di beberapa titik. Mengingat peran strategisnya sebagai akses utama masyarakat, DPUPRPKP Provinsi NTB mengusulkan penanganan darurat melalui BPBD Provinsi NTB dengan skema Bantuan Terpadu Tanggap Darurat (BTT). Usulan ini diajukan untuk mempercepat pemulihan akses, terutama guna mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi kebutuhan pokok.   Pada paket pekerjaan Lenangguar–Lunyuk, masa perpanjangan waktu pekerjaan telah ditetapkan selama 50 hari kerja sejak 1 Januari 2026 dan berakhir pada 18 Februari 2026. Pelaksana pekerjaan adalah PT. AJP. Namun, hasil pemantauan menunjukkan belum adanya aktivitas pekerjaan di lapangan. Pada segmen pertama tidak terlihat kegiatan konstruksi, sementara pada segmen kedua sebagian badan jalan masih tertimbun lumpur akibat erosi. DPUPRPKP Provinsi NTB akan segera melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor guna memastikan penyebab keterlambatan serta mendorong langkah percepatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.   Adapun ruas Pal IV–Lenangguar juga menjadi perhatian karena mengalami kerusakan cukup luas akibat dampak lanjutan curah hujan tinggi dan kondisi cuaca ekstrem pasca banjir 2025. Kerusakan meliputi permukaan jalan yang retak dan berlubang, pergeseran badan jalan, serta longsor di beberapa titik lereng bukit. Kondisi tersebut berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi setempat. Penanganan menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor stabilitas lereng dan sistem drainase menjadi salah satu prioritas perencanaan ke depan.   Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, DPUPRPKP Provinsi NTB menegaskan akan segera menindaklanjuti berbagai temuan sesuai tingkat urgensi masing-masing ruas. Untuk ruas Tatar Batas KSB – Lunyuk, usulan penanganan darurat melalui BPBD Provinsi NTB akan terus dikawal agar prosesnya dapat berjalan sesuai ketentuan dan segera membantu pemulihan akses masyarakat.   Pada ruas Lenangguar – Lunyuk, koordinasi intensif dengan pihak kontraktor akan dilakukan guna memastikan percepatan pekerjaan serta penyelesaian sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk ruas Pal IV – Lenangguar, perencanaan penanganan menyeluruh akan disusun dengan mempertimbangkan faktor stabilitas lereng, sistem drainase, serta kondisi curah hujan di wilayah tersebut.   Ke depan, pemantauan berkala terhadap seluruh ruas terdampak akan terus dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mendeteksi potensi kerusakan lebih dini. Seluruh hasil monitoring dan dokumentasi lapangan juga akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran infrastruktur pada tahun berikutnya.   DPUPRPKP Provinsi NTB memahami bahwa jalan merupakan urat nadi aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, setiap langkah penanganan dilakukan secara bertahap, terukur, dan mengedepankan keselamatan serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.  

Dinas PUPRPKP Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi pembahasan usulan optimalisasi Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semongkat bersama Bappeda, DPUPR Kabupaten Sumbawa, BPBPK, Perumdam, serta perangkat daerah terkait, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan air minum bagi masyarakat. SPAM Semongkat, khususnya Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pungka, merupakan sarana vital yang mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air dengan sistem sanitasi. Hingga saat ini, layanan SPAM Semongkat telah menjangkau lima kecamatan dan 29 desa, dengan manfaat yang dirasakan oleh sekitar 13.000 jiwa. Wilayah pelayanan dibagi ke dalam tiga zona, yaitu Zona Hijau, Zona Kuning, dan Zona Merah, sesuai dengan kondisi distribusi air di masing-masing wilayah. Dalam rapat tersebut, perhatian utama diarahkan pada Zona Merah, yang dinilai masih menghadapi tantangan dalam pendistribusian air. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian antara lain keterbatasan debit air yang diterima pelanggan serta kontinuitas aliran yang belum berjalan selama 24 jam. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan air minum yang mencakup kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K). Tim teknis menyampaikan bahwa di lapangan masih terdapat kendala teknis maupun administratif, termasuk proses perizinan yang memerlukan penyesuaian dan sinkronisasi. Sebagai langkah perbaikan, diusulkan optimalisasi JDU dan JDB melalui penataan ulang jaringan distribusi agar tekanan air dapat lebih merata, khususnya di wilayah Zona Merah, dengan harapan statusnya dapat meningkat menjadi Zona Hijau. Selain itu, rapat juga menekankan pentingnya memastikan pengembangan jaringan mengikuti regulasi yang berlaku di tingkat provinsi dan daerah, sehingga pelaksanaan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Melalui rapat ini, disepakati bahwa diperlukan perencanaan yang lebih presisi untuk mengurai berbagai kendala di lapangan. Penguatan sisi operasional, termasuk aktivasi sambungan rumah (SR) pasif serta perbaikan jaringan fisik, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya layanan air minum yang lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan strategis SPAM Semongkat.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi untuk membahas rencana pelebaran dan peningkatan pembangunan jalan serta jembatan di kawasan lingkar tambang. Rapat dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Bapak Budi Herman, S.H., M.H., didampingi Bapak Mustofa, S.T., M.T., serta dihadiri perwakilan PT Amman Mineral, BKAD Provinsi NTB, dan perwakilan bidang/balai di lingkup PUPRPKP. Pertemuan ini menjadi ruang diskusi bersama untuk menyamakan pemahaman dan langkah teknis terhadap rencana peningkatan infrastruktur pada beberapa ruas strategis, yakni Sejorong–Tatar (batas KSB), Pal IV–Lenangguar, serta Lenangguar–Lunyuk. Ruas-ruas tersebut selama ini berperan penting sebagai jalur penghubung antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan kegiatan operasional di sekitar kawasan tambang. Dalam pembahasan, seluruh pihak menekankan pentingnya peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang tidak hanya berorientasi pada kelancaran mobilitas, tetapi juga aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pusat ekonomi lokal. Selain itu, peningkatan ruas jalan ini dipandang sebagai bagian dari upaya bertahap mendukung pertumbuhan wilayah Sumbawa Barat dan Sumbawa. Dengan akses yang semakin baik, peluang usaha dan konektivitas antarwilayah diharapkan ikut berkembang. Melalui koordinasi lintas pihak ini, pemerintah daerah berharap setiap rencana penanganan infrastruktur dapat berjalan selaras, terukur, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Forum Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar pembahasan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Tahun 2026–2045 pada Kamis, 5 Maret 2026 di Ruang Rapat Pengga, Dinas PUPRPKP Provinsi NTB.   Pembahasan menunjukkan bahwa muatan substansi Revisi RTRW Kabupaten Sumbawa pada prinsipnya telah selaras dengan RTRW Provinsi NTB, baik pada rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang. Selain itu, forum juga membahas penyesuaian kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah sesuai Surat Edaran Menteri ATR terkait pemenuhan target Lahan Baku Sawah (LBS) sebesar 87% yang perlu diakomodasi dalam Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).   Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penataan ruang antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam proses penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Sumbawa Tahun 2026–2045.   Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat koordinasi dalam proses penyusunan revisi RTRW agar tetap selaras dengan kebijakan penataan ruang di tingkat provinsi. Pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang, termasuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian pangan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan daerah.

Pada Jumat, 6 Maret 2026, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-PKP Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya, ST, MT, memimpin rapat koordinasi awal Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi serta mengoptimalkan pendampingan teknis dan administratif pada setiap proyek pembangunan gedung milik negara maupun daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat.   Rapat yang diikuti oleh para pengelola teknis tersebut juga menjadi forum untuk menyampaikan penyesuaian struktur organisasi tim pelaksana koordinasi. Penataan struktur ini berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR NTB Nomor 55/KPTS/DPUPR/2025. Melalui struktur baru tersebut, tim pelaksana didukung oleh 15 orang tenaga pengelola teknis, 3 orang tenaga pembantu, serta 6 orang tenaga administrasi yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan di berbagai daerah.   Selain itu, pertemuan ini turut membahas pentingnya penataan proses pelaporan kegiatan oleh tenaga teknis di lapangan. Dinas PUPR-PKP Provinsi NTB mendorong setiap pengelola teknis untuk lebih aktif dan tertib dalam menyusun laporan monitoring (F0) secara berkala sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pengawasan pelaksanaan proyek.   Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas PUPR-PKP Provinsi NTB merencanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) serta pelaksanaan sertifikasi pelatihan bagi calon tenaga teknis baru di seluruh kabupaten/kota di NTB.   Upaya ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur bahwa setiap pembangunan bangunan gedung negara perlu mendapatkan dukungan bantuan teknis dari tenaga profesional yang bersertifikat. Dengan dukungan tersebut, diharapkan pembangunan gedung negara dapat berjalan lebih tertib serta menghasilkan bangunan yang fungsional, andal, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP) Provinsi NTB bersama sejumlah kementerian dan pemerintah daerah mengikuti rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan penanganan pasca bencana kebakaran di Kampung Sawo, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan semangat gotong royong, kepedulian, empati, dan kehadiran nyata bagi warga. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, serta dukungan sektor perbankan. Rapat yang dilaksanakan pada Sabtu (4/4) dimulai pukul 20.00 WITA berlokasi di Tuwa Kawa Coffee Mataram, merupakan tindak lanjut atas kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah saat peninjauan langsung kondisi kawasan terdampak kebakaran. Rapat ini bertujuan untuk mensinergikan langkah penanganan melalui pendekatan kolaboratif yang mencakup perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan kembali kawasan permukiman terdampak. Dalam rapat tersebut dibahas rencana penanganan terpadu yang meliputi pembangunan rumah layak huni, rehabilitasi rumah terdampak, penataan kawasan, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Selain itu, disampaikan arahan strategis terkait percepatan penyiapan lahan, penyusunan dokumen teknis (DED dan RAB), serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mendukung implementasi program secara efektif dan berkelanjutan.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi NTB menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung secara hibrida (daring dan luring). ini menjadi momentum untuk menyelaraskan gerak pembangunan infrastruktur dengan visi besar "NTB Bangkit Bersama".Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi NTB, yang memberikan penguatan terkait penyelarasan target makro daerah. Forum ini juga diikuti secara aktif oleh para Kepala Bidang, Pejabat Struktural lingkup PUPRPKP, perwakilan OPD terkait, serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya melalui platform daring.Acara dibuka dan dipandu oleh Sekretaris Dinas PUPRPKP selaku moderator. Dalam sesi utama, Plt. Kepala Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, Bapak Lalu Kusuma Wijaya, ST., MT, memaparkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur ke depan. Beliau menekankan bahwa fokus utama tahun ini adalah melakukan percepatan pada sektor-sektor mendasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.Ada beberapa poin strategis yang menjadi prioritas dalam forum ini. Di antaranya: Akselerasi Konektivitas Percepatan kemantapan jalan provinsi dan optimalisasi jaringan irigasi;Layanan Dasar yakni Peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat;Lingkungan & Hunian mengenai Optimalisasi pengelolaan sampah dan penyediaan perumahan layak huni melalui skema inovatif "Desa Berdaya".Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta. Sebagai penutup, kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara kesepakatan. Dokumen ini akan menjadi output resmi sekaligus komitmen bersama dalam mengawal perencanaan pembangunan infrastruktur NTB yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tahun 2026.Dengan sinergi yang kuat antar perangkat daerah, Dinas PUPRPKP optimis infrastruktur yang hebat akan menjadi fondasi utama bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat.