Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur pada Kamis–Jumat, 18–19 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan arah pembangunan serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan infrastruktur tahun 2026–2029.

Rakor Infrastruktur tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi NTB, kementerian dan balai teknis, serta pemerintah kabupaten dan kota se-NTB. Kehadiran lintas instansi ini diharapkan dapat memperkaya diskusi sekaligus memastikan program pembangunan berjalan selaras dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, yang hadir mewakili Gubernur NTB, menyampaikan pemaparan singkat mengenai kondisi infrastruktur daerah, termasuk tingkat kemantapan jalan di Provinsi NTB. Paparan tersebut menjadi bahan awal diskusi guna merumuskan langkah-langkah pembangunan yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sesi pertama Rakor diawali dengan pemaparan dari Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, kemudian dilanjutkan oleh sejumlah narasumber dari berbagai instansi, antara lain Bappeda NTB, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I, serta Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) NTB.

Memasuki sesi kedua, seluruh peserta dibagi ke dalam tiga kelompok diskusi sesuai bidang yang ada di Dinas PUPR Provinsi NTB, yaitu Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Bina Marga. Diskusi kelompok ini difokuskan pada identifikasi program dan kegiatan prioritas, sekaligus menjaring masukan dari berbagai pihak untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih terpadu.

Melalui Rakor Infrastruktur ini, Dinas PUPR Provinsi NTB berharap terbangun kesepahaman bersama serta kolaborasi yang semakin kuat, sehingga pembangunan infrastruktur ke depan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB.