Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kunjungan kerja untuk memantau langsung kondisi sejumlah ruas jalan yang terdampak bencana banjir tahun 2025.

Kunjungan ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, Bapak Budi Herman, S.H., M.H., beberapa jajarannya, Bapak Kusumawijaya, S.T., M.T., serta, Bapak Mustafa, S.T., M.T.

Monitoring dilakukan guna memastikan perkembangan penanganan di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut agar akses masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap. Seluruh kegiatan didukung dokumentasi foto dan video sebagai bahan evaluasi.

Ruas Benete–Sejorong, ruas ini sebelumnya mengalami putus jalan akibat banjir 2025. Penanganan dilaksanakan oleh PT. Tulu Era Gemilang dengan dukungan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara.

Beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan antara lain pembangunan jembatan di KM 162+250 untuk menghubungkan kembali segmen jalan yang terputus, pemasangan bronjong untuk memperkuat struktur dan mendukung sistem drainase, serta penutupan lubang (patching) guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Hasil pemantauan menunjukkan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan diharapkan dapat segera memberikan akses yang lebih aman bagi masyarakat.

Sementara itu, pada ruas Sejorong–Tatar Batas Kabupaten Sumbawa Barat, ruas ini sebelumnya terjadi longsor di KM 171. Penanganan dilakukan oleh PT. Accet dengan dukungan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara.

Tim menemukan bahwa meskipun telah ada upaya penanganan, kondisi lereng di titik tersebut masih memerlukan perhatian lanjutan. Disampaikan perlunya penguatan lereng dan pemantauan berkala, mengingat wilayah ini rawan curah hujan tinggi. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas jalan dan keselamatan pengguna.

Untuk ruas Tatar Batas KSB–Lunyuk, ruas ini mengalami kerusakan berat pada badan dan permukaan jalan, termasuk longsor di beberapa titik. Mengingat peran strategisnya sebagai akses utama masyarakat, DPUPRPKP Provinsi NTB mengusulkan penanganan darurat melalui BPBD Provinsi NTB dengan skema Bantuan Terpadu Tanggap Darurat (BTT).

Usulan ini diajukan untuk mempercepat pemulihan akses, terutama guna mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi kebutuhan pokok.

Pada paket pekerjaan Lenangguar–Lunyuk, masa perpanjangan waktu pekerjaan telah ditetapkan selama 50 hari kerja sejak 1 Januari 2026 dan berakhir pada 18 Februari 2026. Pelaksana pekerjaan adalah PT. AJP.

Namun, hasil pemantauan menunjukkan belum adanya aktivitas pekerjaan di lapangan. Pada segmen pertama tidak terlihat kegiatan konstruksi, sementara pada segmen kedua sebagian badan jalan masih tertimbun lumpur akibat erosi.

DPUPRPKP Provinsi NTB akan segera melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor guna memastikan penyebab keterlambatan serta mendorong langkah percepatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun ruas Pal IV–Lenangguar juga menjadi perhatian karena mengalami kerusakan cukup luas akibat dampak lanjutan curah hujan tinggi dan kondisi cuaca ekstrem pasca banjir 2025. Kerusakan meliputi permukaan jalan yang retak dan berlubang, pergeseran badan jalan, serta longsor di beberapa titik lereng bukit.

Kondisi tersebut berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi setempat. Penanganan menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor stabilitas lereng dan sistem drainase menjadi salah satu prioritas perencanaan ke depan.

Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, DPUPRPKP Provinsi NTB menegaskan akan segera menindaklanjuti berbagai temuan sesuai tingkat urgensi masing-masing ruas. Untuk ruas Tatar Batas KSB – Lunyuk, usulan penanganan darurat melalui BPBD Provinsi NTB akan terus dikawal agar prosesnya dapat berjalan sesuai ketentuan dan segera membantu pemulihan akses masyarakat.

Pada ruas Lenangguar – Lunyuk, koordinasi intensif dengan pihak kontraktor akan dilakukan guna memastikan percepatan pekerjaan serta penyelesaian sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk ruas Pal IV – Lenangguar, perencanaan penanganan menyeluruh akan disusun dengan mempertimbangkan faktor stabilitas lereng, sistem drainase, serta kondisi curah hujan di wilayah tersebut.

Ke depan, pemantauan berkala terhadap seluruh ruas terdampak akan terus dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mendeteksi potensi kerusakan lebih dini. Seluruh hasil monitoring dan dokumentasi lapangan juga akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran infrastruktur pada tahun berikutnya.

DPUPRPKP Provinsi NTB memahami bahwa jalan merupakan urat nadi aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, setiap langkah penanganan dilakukan secara bertahap, terukur, dan mengedepankan keselamatan serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.