Dinas PUPRPKP Provinsi NTB menerima kunjungan kerja dari jajaran Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Asisten II Setda Sumbar. Pertemuan ini menjadi ajang strategis untuk saling berbagi praktik terbaik (best practice) terkait tata kelola Jasa Konstruksi dan implementasi regulasi Daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam diskusi ini, Kepala Dinas PUPRPKP Prov. NTB Lalu Kusuma Wijaya, ST., MT, memaparkan transformasi SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) serta progres implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2025 yang menjadi tonggak baru penguatan pembinaan jasa konstruksi di Nusa Tenggara Barat dengan beberapa poin utama yang dibahas. Pemberdayaan lokal melalui komitmen NTB dengan cara melibatkan 30% UMKM lokal serta tenaga teknis daerah dalam proyek konstruksi, akselerasi sertifikasi untuk menargetkan sertifikasi bagi 100 tenaga ahli (SKA) dan SKT di Kabupaten/Kota untuk tahun 2026, digitalisasi perizinan dan juga sinkronisasi RDTR dengan sistem OSS serta penggunaan aplikasi SIPJAKI Pusat untuk transparansi data, serta bersinergi dengan Bank NTB Syariah dalam memberikan dukungan modal kerja bagi penyedia jasa lokal. Melalui semangat "NTB Welcome Investor", kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan bagi pelaku usaha lokal sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur di kedua provinsi.