Pada Jumat, 6 Maret 2026, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-PKP Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya, ST, MT, memimpin rapat koordinasi awal Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi serta mengoptimalkan pendampingan teknis dan administratif pada setiap proyek pembangunan gedung milik negara maupun daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Rapat yang diikuti oleh para pengelola teknis tersebut juga menjadi forum untuk menyampaikan penyesuaian struktur organisasi tim pelaksana koordinasi. Penataan struktur ini berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR NTB Nomor 55/KPTS/DPUPR/2025. Melalui struktur baru tersebut, tim pelaksana didukung oleh 15 orang tenaga pengelola teknis, 3 orang tenaga pembantu, serta 6 orang tenaga administrasi yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan di berbagai daerah.

Selain itu, pertemuan ini turut membahas pentingnya penataan proses pelaporan kegiatan oleh tenaga teknis di lapangan. Dinas PUPR-PKP Provinsi NTB mendorong setiap pengelola teknis untuk lebih aktif dan tertib dalam menyusun laporan monitoring (F0) secara berkala sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pengawasan pelaksanaan proyek.

Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas PUPR-PKP Provinsi NTB merencanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) serta pelaksanaan sertifikasi pelatihan bagi calon tenaga teknis baru di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Upaya ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur bahwa setiap pembangunan bangunan gedung negara perlu mendapatkan dukungan bantuan teknis dari tenaga profesional yang bersertifikat. Dengan dukungan tersebut, diharapkan pembangunan gedung negara dapat berjalan lebih tertib serta menghasilkan bangunan yang fungsional, andal, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.