Diterbitkan Kamis, 31 Oktober 2019 oleh M. Kausar 2558 kali dilihat

Bertempat di Hotel The Jayakarta Lombok dilaksanakannya Forum Group Discussion (FGD) terkait Penyempurnaan Database untuk Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP). Forum ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 31 Oktober 2019 sampai 1 November 2019.

Pada hari pertama (Kamis, 31 Oktober 2019) dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya Ir. H. Ahmadi, Sp-1 selaku Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTB, Iwan Kurniawan, ST, MM selaku Direktur Sinkronisasi Urusa Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Marga, Nyimas Dwi Karyati, SE, Msi selaku Kasubdit PU Ditjen Bina Pembangunan dan I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH selaku Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB serta peserta forum dihadiri oleh beberaoa Dinas terkait dari dalam maupun luar NTB.

Untuk diketahui bersama SIMURP salah satu kegiatan yang dikembangkan oleh pemerintah dalam menangani masalah INFRASTRUKTUR, KELEMBAGAAN, SISTIM INFORMASI dan MANAJEMEN yang diperlukan untuk MENINGKATKAN EFISIENSI IRIGASI melalui PENDEKATAN MODERNISASI berbasis PARTISIPATIF guna meningkatkan efisiensi irigasi, untuk mewujudkan Ketahanan Air dan kedaulatan Pangan sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019.

Pendekatan 5 Pilar Partisipatif yang dimaksud yaitu Penguatan SDM, Meningkatkan keamanan dan ketersediaan air, Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur, Perbaikan sistem manajemen dan Penguatan kelembagaan.

Pelayanan Irigasi untuk Program Strategic Irrigation Modernization and urgent Rehabilitation Project (SIMURP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak di Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di Daerah Irigasi Jurang Batu dan Daerah Irigasi Sate Hilir. Untuk itu diperlukan penyempurnaan Database SDA khususnya Irigasi kewenangan pusat dengan mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI : Perpres 39 Tahun 2019) guna sinkronisasi data Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Sinkronisasi data tersebut sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan antara kegiatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam pengelolaan data dan informasi bidang sumber daya air.

Diharapkan dengan penyempurnaan Database SDA dapat memberikan dukungan sumber daya air terhadap ketahanan pangan Provinsi NTB dan meningkatkan layanan irigasi serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan sistem irigasi.

Komentar :