Diterbitkan Kamis, 21 Desember 2023 oleh M. Kausar 427 kali dilihat

Kamis (21/12) Dinas PUPR Provinsi mendapat kunjungan dari perwakilan Bidang SDA Dinas PU-PRP Provinsi Kepulauan Riau yang ingin melangsungkan kegiatan studi banding terkait pengelolaan sumber daya air yang terdapat di Provinsi NTB. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pengga, Kantor Dinas PUPR Provinsi serta dihadiri langsung oleh Sekdis PUPR Provinsi, Ir. H. Hasim, MT beserta Kepala Bidang SDA, Lalu Wijaya Kusuma, ST, MT. Pada awal kegiatan ini, Sekdis PUPR Provinsi memberikan penjelasan singkat mengenai kondisi geografis, wilayah aliran sungai, alokasi air wilayah sungai, kondisi sumber daya air, serta sistem interkoneksi High Level Diversion (HLD) yang terdapat di Provinsi NTB. Selain itu, Sekdis PUPR Provinsi juga menerangkan mengenai Dewan SDA yang terdapat di Provinsi NTB dan diketuai langsung oleh Kepala Bidang SDA PUPR Provinsi, Lalu Wijaya Kusuma, ST, MT. Beliau juga memberikan informasi terkait UPTD SDA yang menangani 2 Pulau besar di Provinsi NTB, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Bidang SDA Dinas PU-PRP Provinsi Kepulauan Riau, Andi Irawan dengan memberikan gambaran umum terkait awal mula berdirinya Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan UU No.25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 Pulau besar yaitu Pulau Batam dan Pulau Bintan. Beliau juga menyampaikan jika Pulau-Pulau di Provinsi Kepulauan Riau perlu mendapat perhatian terkait penanganan kawasan pariwisata untuk meningkatkan potensi daerah kepulauan, sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung untuk masyarakat kepulauan Riau yang sebagian besar berprofesi sebagai Nelayan, sehingga diperlukan suatu terobosan baru bagi masyarakat untuk memaksimalkan potensi daerah yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau.

Andi Irawan juga menerangkan jika potensi pertanian yang terdapat di Kepulauan Riau kurang berjalan dengan baik, diakibatkan oleh perbedaan karakteristik dan budaya masyarakat Kepulauan Riau. Oleh sebab itu, perlunya peningkatan program transmigrasi di Kepualaun Riau untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mahir dalam hal bercocok tanam guna meningkatkan potensi pertanian di Kepulauan Riau. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau memiliki beberapa keunggulan, antara lain terdapat regulasi Free Trade Zone serta potensi cadangan Gas Alam yang berada di Pulau Natuna. Beliau juga menjelaskan terkait penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Riau terkait abrasi pantai serta banjir rob yang kerap melanda Kepulauan Riau. Selain itu, wilayah sungai yang terdapat di Kepulauan Riau merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan Permen PUPR No.4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Beliau juga menerangakan jika pembangunan waduk serta pengembangan SPAM Regional yang terdapat di Pulau Bintan merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan air baku dan air bersih untuk masyarakat Kepulauan Riau.

Kegiatan kembali dilanjutkan oleh pemaparan yang diberikan oleh Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi NTB, Lalu Wijaya Kusuma, ST, MT yang menjelaskan seputar pengelolaan SDA di Provinsi NTB. Beliau menjelaskan jika Pulau Lombok memiliki potensi yang besar terkait SDA, karena dapat dilihat dari struktur pengelolaan SDA di Provinsi NTB. Selain itu, Bidang SDA Dinas PUPR Provinsi juga berusaha untuk meningkatkan potensi yang terdapat di Pulau Sumbawa sebagai daerah tadah hujan dan komoditas pangan. Provinsi NTB juga telah melakukan Swasembada Beras ke beberapa Provinsi yang berdekatan dengan Provinsi NTB, salah satunya ialah Provinsi Bali. Di Pulau Sumbawa juga telah dikembangkan produk pertanian yang memiliki potensi yang besar yaitu komoditi Jagung. Provinsi NTB juga ditunjang oleh Danau yang terdapat di Gunung Rinjani sebagai sumber kehidupan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat terkait pemenuhan air baku dan air bersih untuk masyarakat.

Lalu Wijaya Kusuma juga menjelaskan mengenai kultur budaya masyarakat di Pulau Lombok yang cenderung mengarah ke pertanian, tentunya akan menjadi tantangan bagi Dinas PUPR Provinsi untuk tetap menjaga stabilitas potensi pertanian di Pulau Lombok, serta menjaga ketersediaan dan distribusi air, mengelola pemenuhan kebutuhan SDA, Swasembada Pangan, dan menjaga kultur budaya masyarakat di Pulau Lombok. Beliau juga menerangkan seputar Komisi Irigasi yang terdapat di Provinsi NTB sebagai wadah berbagi informasi seputar pengelolaan SDA, irigasi, revitalisasi HLD, dan kelembagaan.

Komentar :