Diterbitkan Jumat, 20 Januari 2017 oleh Nyoman Dian Setiawati, ST. 2554 kali dilihat

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melihat langsung penanganan banjir di Kota Bima dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (18/1). di dampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Ir. Wedha Magma Ardhi, Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Basuki mengatakan bahwa Kementerian PUPR sudah melakukan penanganan pasca bencana banjir, baik perbaikan infrastruktur PUPR maupun bantuan terhadap para korban banjir.

Bantuan tersebut diantaranya pemenuhan kebutuhan air bersih melalui pendistribusian 38 unit Hidran Umum (HU) dan Mobil Tangki Air (MTA), pembangunan jembatan darurat Kodo, pembersihan sampah di 15 sungai yang melewati Kota Bima dan Kabupaten Bima menggunakan excavator amfibi, serta menurunkan sejumlah alat berat untuk mengangkut sampah dan lumpur.

Turut serta dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, Walikota Bima Quraisy H. Abidin, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri, Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Imam Santoso, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Danis H. Sumadilaga, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Nikmatullah, dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Asdin Julaidy.

Perhatian utama perlu diberikan untuk peningkatan kondisi sungai dan pengendalian daya rusaknya antara lain melalui normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai, perbaikan dan pemasangan bronjong seperti yang dilakukan di Sungai Kumbe, Padolo, Cenggo dan Raba-Dompu. Dalam normalisasi sungai, pada beberapa lokasi terkadang diperlukan relokasi hunian penduduk yang berada di bantaran sungai.

“Seluruhnya terdapat 1.063 unit rumah yang harus direlokasi, berdasarkan tingkat kerentanan yang ditentukan oleh Walikota. Kami lihat tadi di Kecamatan Wora, Kabupaten Bima, sungai perlu dilebarkan sesudah peristiwa bencana banjir. Sebelumnya masyarakat enggan pindah, namun kini sudah mau pindah secara sukarela, “ kata Menteri Basuki.

Penanganan Jembatan di Bima
Selain itu perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai perilaku sehat dan tepat berkaitan persampahan, agar tidak terulang lagi penyumbatan sungai oleh sampah terutama di sekitar struktur jembatan. Menteri Basuki mengatakan bahwa beberapa jembatan akan direkonstruksi.

“Dulu penduduk Bima masih sedikit, kawasan hulu masih baik sehingga aliran air masih bisa dikendalikan. Saat ini struktur jembatan dengan tiang ditengahnya menjadi penghambat aliran air. Ketiga jembatan yang kondisinya sama, sehingga akan diganti strukturnya, yaitu Jembatan Penatoi, Padolo 1 dan Padolo 2,” tambah Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan saat ini penyelidikan tanah dan desain untuk jembatan tersebut sudah selesai untuk selanjutnya akan dilakukan finalisasi desain yang akan disupervisi oleh Balitbang Kementerian PUPR. Jembatan penggantinya sendiri berupa rangka baja sudah mulai dikirim dari Jakarta dan Surabaya. Diharapkan dua minggu kedepan pekerjaan jembatan sudah dilakukan dan ditargetkan rampung bulan Juni 2017.

Potensi Bendungan
Selanjutnya Kementerian PUPR juga akan melakukan langkah lain untuk mencegah kejadian banjir di masa mendatang. “Penghijauan memang harus, tetapi dampaknya baru akan terasa 15-20 tahun yang akan datang. Kita ingin dalam waktu dekat tidak terjadi lagi banjir. Untuk itu, kita akan lihat potensi pembangunan dimana terdapat 2 (dua) lokasi yang sedang dipelajari, yakni di Busu dan Lampe di hulu Sungai Padolo,” tambah Menteri Basuki.

Mengenai hal ini, Direktur Jenderal SDA Imam Santoso mengatakan pihaknya akan mengkaji lokasi dan dampak bendungan terhadap Kota dan Kabupaten Bima, termasuk penelitian struktur geologisnya. Jika layak dan sudah memperoleh sertifikat desain dari Komisi Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) kita akan lanjutkan dengan rencana teknis rinci. (*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Komentar :