Diterbitkan Rabu, 13 November 2019 oleh M. Kausar 3259 kali dilihat

Rabu, 13 November 2019 diselenggarakan Rapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rapat tersebut guna membahas Perencanaan, Persiapan dan Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP) Bendungan Mujur yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah.

Rapat yang dipimpin oleh Ir. H. Azhar, MM selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB juga dihadiri oleh Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP selaku Asisten II Setda NTB dan H.M. Nursiah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah serta dihadiri oleh perwakilan instansi terkait diantaranya Bappeda, Dinas PUPR Kabupten Lombok Tengah, BWS NT 1, BPN Lombok Tengah dan Dinas LHK.

Direncanakan Bendungan Mujur yang terletak Kabupaten Lombok Tengah memiliki Kapasitas Tampungan Efektif sebesar 23.03 juta m³ dengan panjang tubuh (bendungan utama) 2.8 km. Manfaat Bendungan Mujur sendiri yaitu 1. Dapat meningkatkan intensitas tanam untuk (6181 Ha) DI Katon seluas 1885 ha DI Mujur I seluas 1301 ha dan DI Mujur II seluas 2955 ha, 2. Sebagai penyediaan air baku sebesar 183 l/det.

Kebutuhan lahan keseluruhan pembangunan Bendungan Mujur seluas 394.92 Ha dimana luas lahan yang telah diukur seluas 177.56 Ha (Luas lahan Pemda dan Luas 4 Desa). Sedangkan luas lahan yang belum diukur terletak di wilayah Desa Kelebuh seluas 217.38 Ha.

“Saat ini tidak dapat dipungkiri Kabupaten Lombok Tengah menjadi perhatian Pemerintah Pusat sebagai objek vital Nasional dan diperlukan dukungan infrastruktur super prioritas”, ungkap Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP.

Begitu juga dengan rencana pembangunan Bendungan Mujur, selain dukungan infrastruktur, diperlukan dukungan dan kerjasama masyarakat setempat dalam pembangunan bendungan tersebut. Untuk itu, sosialisasi/konsultasi publik merupakan langkah awal membuka pemahaman masyarakat setempat akan pentingnya pembangunan Bendungan Mujur.

Diharapkan pembangunan Bendungan Mujur yang saat ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dapat berjalan lancar. Dan dengan langkah “Percepatan” merupakan langkah yang harus diambil sebagai bukti keseriusan Pemerintah Daerah dalam mensukseskan pembangunan Bendungan Mujur guna kemaslahatan masyarakat. ~lst~

Komentar :