Diterbitkan Jumat, 20 April 2018 oleh M. Kausar 2916 kali dilihat

Sebagai bagian dari salah satu Kawasan Konservasi Perairan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/MEN/2009, Gili Trawangan memilki keindahan pemandangan yang dapat memanjakan mata setiap pengujung yang berkunjung ke kawasan ini. Pemandangan yang disajikan di kawasan ini baik itu keindahan pasir putih, panorama sunrise dan sunset maupun keindahan ekosistem perairan lautnya dapat menarik wisatawan dari segala penjuru, tidak hanya wisatawan lokal tetapi juga wisatawan mancanegara untuk datang ke kawasan ini.

Minat wisatawan yang besar untuk berkunjung ke kawasan ini menjadi perhatian penduduk, pihak swasta maupun pemerintah setempat untuk menjaga kawasan ini agar tetap memiliki daya tarik bagi wisatawan. Atas dasar itu, PT. Sambora Jaya Makmur mengajukan permohonan pemanfaatan ruang dalam pembangunan dermaga di kawasan Gili Trawangan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB.

Pertemuan itu dipimpin dan dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP didampingi oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara, Dr. TGH. Najmul Akhyar, SH,. MH, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTB, Ir. Akhmad Makchul, M. Si dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH.

Dalam kedatangannya Dr. TGH. Najmul Akhyar, SH,. MH menyampaikan beberapa hal terkait kondisi di Gili Trawangan diantaranya distribusi perdagangan yang dirasa tidak seimbang, rata-rata pengujung kawasan ini mencapai 2600-3000 pengujung perharinya dan dipenghujung tahun dapat mencapai 5000-15000 pengujung perharinya dan memudahkan investasi didaerah.

“Tingkat kunjungan wisatawan ke KLU mencapai 2600-3000 orang/hari, pada high session dapat mencapai 5000 dan pada tahun baru dapat mencapai 15000 orang dan daerah-daerah mampu mengembangkan potensi daerahnya dengan mengandeng pihak swasta”, pungkasnya.

“Distribusi usaha-usaha disana kelihatan tidak seimbang (banyak yang didekat pelabuhan)”, ungkap Dr. TGH. Najmul Akhyar, SH., MH, disela-sela sambutannya.

Selaju dengan keinginan pemerintah setempat, PT. Sambora Jaya Makmur makin mantap merealisasikan rencana pembangunan infrastruktur yakni pembangunan dermaga di kawasan Gili Trawangan bagian barat. Hal tersebut didasari oleh beberapa faktor yakni ketimpangan pembangunan infrastruktur disisi barat dan timur pulau Gili Trawangan (cenderung lebih ke sisi timur), pelayanan transportasi umum (khususnya cidomo) pada saat hight season overload sehingga tidak dapat melayani tamu karena jumlahnya yang terbatas, mengakibatkan terhambatnya pelayanan transportasi, ketidakjelasan restribusi fast boat Bali-Lombok yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Utara, dan Intervensi pihak swasta dalam hal peningkatan sarana prasarana pada bidang infrastruktur sebagai salah satu solusi permasalahan (sesuai amanat presiden dalam mengembangkan potensi daerah).

Sambora Jaya Makmur juga menegaskan bahwa segala aspek pembangunan infrastruktur dermaga akan ditanggung pihak swasta dan setelah selesai kegiatan pembangunan dermaga tersebut, akan dihibahkan kepada Pemda KLU.

“Pihak swasta membangun mengerjakan fasilitasnya, semuanya sampai jadi suatu pelabuhan, kantornya pun disiapkan, sudah disiapkan tanah yang akan dihibahkan ke pemda dan pembangunan kantornya itu akan dihibahkan Pemda KLU” ungkap salah satu perwakilan PT. Sambora Jaya Makmur

Untuk itu, dalam mewujudkan realisasinya pemohon dalam hal ini PT. Sambora Jaya Makmur pada pertemuan tersebut perlu dukungan dari Dinas PUPR Provinsi NTB dalam bentuk rekomendasi pemanfaatan ruang apakah sudah memenuhi kesesuaian ruang atau tidak. Perlu diketahui bersama, bahwa koordinat yang telah ditentukan sebagai lokasi pembangunan dermaga di bagian barat Gili Trawangan berada pada zonasi Zona Pemanfaatan dalam Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra dan diperkirakan sekitar 66-76 meter dari Zona Inti.

Hal tersebut ditanggapi langsung oleh Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional wilayah Kupang, Ir. Ikram M. Sangadji yang juga datang dalam pertemuan tersebut yang mengatakan “Ruang itu merupakan suatu kesepakatan, dalam permen 47 ini adalah pedelegasian ijin oleh pemerintah ke KKP dan dalam permen 47 boleh dibangun dermaga untuk aktifitas pariwisata”. Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 47/Permen-KP/2016 tentang pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional, sudah diatur didalamnya segala aspek dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional dalam hal ini TWP Gili Matra.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP, menegaskan kembali bahwa “Pada prinsipnya sesuai dengan penjelasan pak Kepala Balai KKPN (Ir. Ikram M. Sangadji) Dermaga untuk kepentingan pariwisata itu bisa dilakukan di zona pemanfaatan (dengan catatan tertentu), dan tadi beliau menjelaskan ada zona pelabuhan karena disitu eksisting sudah ada, artinya disitu ada kearifan yang diberikan kepada Gili Trawangan dan ke-3 Gili itu untuk mengakomodir aktifitas”, pungkasnya.

Disamping itu, ada beberapa pembahasan tambahan yang menjadi fokus perhatian dalam pertemuan tersebut diantaranya penanganan limbah sampah, kelestarian terumbu karang, penggunaan material dermaga dan survei kembali keadaan darat dan laut yang akan dijadikan tempat pembangunan dermaga. Hal tersebut menjadi catatan bersama agar nantinya pembangunan infrastruktur dermaga ini dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi kesesuaian ruang.

Komentar :