Diterbitkan Minggu, 26 Maret 2017 oleh Nyoman Dian Setiawati, ST. 1856 kali dilihat

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan kegiatan Workshop Lesson Learnt Program PRIM 2017. Acara yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Maret 2017 ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh. Amin, SH, M.Si., Pejabat dari jajaran Ditjend Bina Marga, jajaran Pejabat dari Kementerian Bappenas, Perwakilan PRIM IndII, Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas yang menangani Ke-Bina Margaan lingkup Provinsi se-Indonesia. Acara dibuka oleh Wakil Gubernur NTB yang dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah sangat mendukung terlaksananya program PRIM, karena Provinsi NTB memiliki komitmen bersama dalam membangun infrastruktur dasar seperti jalan raya, air minum, dan listrik. “Insya allah jika infrastruktur dasar tersebut dapat kita penuhi maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,”.

Wakil Gubernur mengharapkan program PRIM dapat membawa berbagai manfaat, antara lain membuka daerah yang sebelumnya terisolir, meningkatkan kualitas jalan yang akan berdampak pada lancarnya arus logistik barang, dan pada akhirnya dapat mengendalikan tingkat inflasi. “Kami sedang meningkatkan iklim investasi di Provinsi NTB, maka memenuhi insfrastruktur dasar menjadi hal yang penting,” imbuhnya. Wagub menyampaikan Provinsi NTB dari tahun ke tahun terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang progresif. “Oleh karena itu, kami terus meningkatkan sektor pariwisata dan pertanian sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi NTB dan untuk menumbuhkan pusat ekonomi baru di kawasan indonesia timur,

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Bina Marga Dr. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc. mengatakan pentingnya meningkatkan kualitas jalan, karena buruknya kondisi jalan raya berakibat pada tingginya angka kecelakaan dan lamanya jarak tempuh yang berakibat pada lambatnya arus logistik barang. “Jika kita dapat memperbaiki 10% atau 47.000 km dari total panjang jalan di Indonesia, yaitu sekitar 470.000 km, maka kita dapat menekan angka kecelakaan, hemat tenaga, hemat waktu dan dapat meningkatkan perekonomian karena lancarnya arus distribusi barang dan jasa,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, serta instansi terkait lainnya untuk mendorong peningkatan Planning dan Programming Dana Alokasi Khusus (DAK) agar bermanfaat dengan baik dan bekerjasama dengan INDII (Australia-Indonesia Infrastructure Initiative) dengan skema pembiayaan melalui sistem cost sharing yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada jalan-jalan strategis di daerah dengan pola insentif. Sejak tahun 2013, Ditjen Bina Marga telah melakukan pilot project penerapan skema pembiayaan cost sharing dengan pola insentif melalui mekanisme reimbursed grant di Provinsi NTB. Skema pembiayaan ini didanai melalui hibah PRIM yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintrah Australia dan Pemerintah Provinsi NTB.

Penutupan Workshop Lesson Learnt Program PRIM 2017

Komentar :