PERAYAAN HUT PROVINSI NTB DENGAN KEGIATAN BERSIH SUNGAI JANGKOK

Kegiatan bersih – bersih sungai jangkok telah terlaksana pada hari Senin, 17 Desember 2018. Kegiatan tersebut dalam rangka perayaan HUT Provinsi NTB ke - 60. Aksi yang penuh dengan suka cita itu tentunya dipimpin oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan didampingi oleh Walikota Mataram, . . .

PROVINSI NTB MERAIH PENGHARGAAN PUPR TERBAIK I NASIONAL

Jakarta – 7 Desember 2018

Alhamdulillah, Provinsi NTB berhasil meraih Penghargaan sebagai Terbaik I Nasional untuk kategori Inovasi Penerapan Teknologi Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR. Provinsi NTB mengungguli Provinsi Jawa Tengah (Peringkat II) dan Provinsi Riau (Peringkat III).<. . .

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR UNTUK NTB YANG MAKIN GEMILANG

Memasuki usia 60 tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 ini, banyak hal yang sudah terlihat sebagai buah karya dan kiprah insan dan lembaga Pekerjaan Umum dalam membangun infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai provinsi kepulauan yang berpenduduk lebih dari 5 juta jiwa,. . .

HARI BHAKTI PU KE-73 BHAKTI PUPR BANGUN INFRASTRUKTUR MEMPERSATUKAN BANGSA

Mataram – 3 Desember 2018, Hari ini di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB diselenggarakan Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke–73. Tema yang diangkat kegiatan ini adalah “Bhakti PUPR Bangun Infrastruktur Mempersatukan Bangsa”.

Pembina upacara pada Hari Bhakti PU . . .

KETERLIBATAN AKTIF WARGA LOKAL DAN JAJARAN DPUPR PROV. NTB DALAM MASA PEMULIHAN DAN PERCEPATAN REHAB REKON PASCA GEMPA

Mataram – 21 November 2018, Pada pagi dini hari “Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu” atau yang biasa disebut KOSGASGABPAD ditarik kembali dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah beberapa waktu yang lalu gencar dalam membantu penanganan pasca bencana gempa bumi.

KOGASGABPA. . .

TINDAK LANJUT INDIKASI PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERTOKOAN DI SEBELAH BARAT MATARAM MALL (GELAR PERKARA)

Mataram – November 2018, Maraknya indikasi pelanggaran Tata Ruang di beberapa Kabupaten / Kota diduga dikarenakan adanya ijin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang.

Dari beberapa beberapa lokasi yang telah terindikasi melakuk. . .