Plh Kadis PUPR Provinsi, Ir. Hj. Lies Nurkomalasari, MT menghadiri Kegiatan Seminar Hybrid dengan tema pembahasan mengenai Collaborative Governance dan Collaborative Assurance Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah di Provinsi NTB. Kegiatan Seminar ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber seperti Kepala BPJN NTB, Inspektur Provinsi NTB, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, serta menghadirkan Akademisi/Ketua PII Wilayah Jawa Timur, Dr. Ir. Gentur Prihantono, SP, SH, MT, MH dan PJ Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si secara daring melalui sambungan Zoom.

Sidi Purnomo, Ak. M.Si selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB membuka Kegiatan Seminar pagi ini dengan menyampaikan beberapa hal terkait penguatan konektivitas infrastruktur dan ekonomi, serta penguatan layanan jasa dan pariwisata di Provinsi NTB, serta menyampaikan arahan dan instruksi Presiden RI sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian Nasional maupun daerah.

Ibnu Salim, SH, M.Si selaku Inspektur Provinsi NTB menyampaikan pesan sambutan oleh PJ Gubernur NTB yang memberikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi NTB beserta pemangku kepentingan yang hadir dan telah melangsungkan kegiatan Seminar Hybrid mengenai Collaborative Governance dan Collaborative Assurance Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Provinsi NTB. PJ Gubernur NTB juga memberikan dukungan kepada pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dengan pihak swasta dalam hal percepatan peningkatan konektivitas Jalan daerah untuk meningkatkan sektor unggulan dan potensi pariwisata yang terdapat pada tiap daerah di Provinsi NTB, sehingga dapat menjadikan Provinsi NTB sebagai tempat penyelenggaraan event bertaraf Nasional maupun Internasional.

Pada Kegiatan Seminar ini, Plh Kadis PUPR Provinsi menyampaikan beberapa hal terkait percepatan peningkatan konektivitas Jalan daerah di Provinsi NTB, seperti persentase kemantapan Jalan di Provinsi NTB, serta tantangan dan hambatan terkait pengelolaan jalan, perencanaan, pembebasan lahan, pendanaan, serta dampak dari bencana alam, dan pelanggaran batas dimensi. Plh Kadis PUPR Provinsi juga menerangkan terkait perencanaan yang akan dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi pada TA. 2024-2026 yaitu aksesibilitas Port to Port (Lembar-Kayangan) dan aksesibilitas Jalur Lintas Tengah Lombok (terkait perencanaan pembangunan Global Hub Port di KLU).