Pada Jumat, 18 September, telah diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemanfaatan Infrastruktur PUPR di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Wilayah II, yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR serta mengelola data terkait di wilayah Nusa Tenggara. FGD ini difokuskan pada pembahasan mengenai kondisi eksisting, isu strategis dalam pengelolaan infrastruktur, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun di Provinsi NTB dari tahun 2018 hingga 2022.

Acara yang berlangsung di Aruna Senggigi Hotel dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk Bappeda (Provinsi/Kabupaten/Kota), Dinas PUPR Provinsi NTB, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, serta sejumlah lembaga terkait seperti BPIW, BWS NT I, BPJN NTB, BPPW NTB, BP3W NT I, dan BP2P NT I. Dalam rangka mencapai tujuan FGD, pembahasan dibagi menjadi dua tema utama, yaitu Evaluasi Manfaat Infrastruktur PUPR dalam Mendukung Pengembangan Wilayah NTB, dan Kolaborasi Pemanfaatan Infrastruktur antara Pusat dan Daerah.

Dalam tema Kolaborasi Pemanfaatan Infrastruktur Pusat dan Daerah, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Ir. H. Mohammad Rum, M.T, berperan sebagai narasumber utama. Ir. H. Mohammad Rum, M.T, mengemukakan isu-isu strategis terkait pemanfaatan infrastruktur, strategi pengelolaan yang efektif, serta rencana Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengoptimalkan manfaat infrastruktur yang sudah ada. Diskusi tersebut menjadi sarana penting untuk menggali pandangan beragam dari para pemangku kepentingan demi memajukan pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat NTB.

Dengan adanya kegiatan FGD Evaluasi Pemanfaatan Infrastruktur PUPR ini, diharapkan langkah-langkah konkret akan dihasilkan dalam rangka meningkatkan efektivitas infrastruktur yang telah dibangun. Kolaborasi antara pusat dan daerah, serta partisipasi berbagai pihak terkait, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pengelolaan infrastruktur di wilayah Nusa Tenggara Barat. Melalui evaluasi mendalam dan diskusi yang konstruktif, diharapkan NTB dapat lebih baik dalam merencanakan, membangun, dan memanfaatkan infrastruktur demi pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.