Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bidang Cipta Karya telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pengga dan dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya, Subhan Hadi, S.T.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi, koordinasi, serta penyamaan persepsi dalam aspek teknis dan administratif penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara di wilayah NTB. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Negara oleh kementerian, lembaga, maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memperoleh pendampingan dari Pengelola Teknis yang memiliki sertifikasi kompetensi.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, guna menjamin bahwa seluruh proses pembangunan gedung negara dilaksanakan secara tertib, fungsional, andal, efektif, dan efisien. Selain itu, rapat juga membahas rencana kerja Tahun Anggaran 2026 yang mencakup pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek), rapat koordinasi berkala, serta penguatan mekanisme pemantauan dan pelaporan kinerja.

Melalui kegiatan ini, diharapkan penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung Negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.