Daerah Irigasi Marongge Kompleks  merupakan daerah irigasi kewenangan Provinsi seluas 1.246 hektar yang secara administrasi masuk dalam Kabupaten Lombok Timur. DI Marongge  pada Tahun 2020 dilaksanakan penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) yang termasuk di dalam kegiatan Integrated Participatory Development and  Management Irrigation Program (IPDMIP). PSETK adalah dokumen yang memuat mengenai Kondisi keadaan sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan masyarakat di daerah irigasi. Kemudian hal-hal apa yang dapat dilakukan pada daerah irigasi tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Demikian pengantar yang disampaikan oleh Kabid Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur (PWPI) Bappeda Provinsi NTB   Bapak H. Agus   Hidayatulloh, ST., MT. Beliau juga menyampaikan agar dapat fokus untuk membahas topic sehingga dapat memberikan informasi untuk membangun daerah. FGD diharapkan dapat melengkapi dokumen PSETK dan dapat menjadi acuan dalam pekerjaan selanjutnya

Tahapan kegiatan penyusunan dokumen PSETK antara lain sosialisasi awal kegiatan, penelusuran jaringan irigasi (PJI) dan diskusi kelompok terarah (FGD). FGD diharapkan sebagai tahapan untuk inventaris, identifikasi dan merumuskan  membuat skala prioritas terhadap berbagai permasalahan dan solusi yang perlu dilaksanakan pada DI Marongge Kompleks. Diskusi yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 23 Juni 2020 ini melibatkan keterwakilan dari Bappeda Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi, P3A/GP3A, Poktan/Gapoktan, KWT, Pengamat Pengairan Kokok Marongge, UPT Pertanian Sikur, unsur desa,  Konsultan ISAI Regional 7, Sekretariat Komir Prov. NTB, TPM/KTPM.

Acara berlanjut dengan membahas berbagai permasalahan yang ada di DI Marongge Kompleks yang dipimpin oleh Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat  (KTPM) Kabupaten Lombok Timur Bapak Taufik.  Kondisi DI Marongge Kompleks antara lain terdapat kerusakan pada bending, pelompong liar, pasangan alam, lantai saluran, pintu sadap, dan pintu penguras. Selain membahas mengenai kondisi fisik, dibahas pula mengenai kondisi kelembagaan petani, potensi daerah dan usaha ekonomi produktif. Diskusi membahas mengenai permasalahan pada tiga (3) Daerah irigasi yang masuk ke dalam DI Marongge Kompleks antara lain Sikur, Kangkek Lepang dan Reban Talet. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan membahas penanganan terhadap permasalahan yang ada berdasarkan skala  prioritas dimana daerah irigasi yang banyak memberi pengaruh terhadap sistem irigasi.

Kepala Sekretariat Komir Prov. NTB, Ibu Juraedah Dwi Anggraeni, ST., M.Sc. menyampaikan agar para pihak terkait memperhatikan mengenai skala prioritas dalam pengusulan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi.  Hal-hal yang menjadi usulan adalah mengenai kondisi fisik dan teknis baik irigasi dan pertanian, kelembagaan, serta sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di DI Marongge. Koordinasi para pihak perlu terus dibangun dan ditingkatkan terkait irigasi dan pertanian.

Menutup kegiatan pada hari ini, Kepala secretariat Komir Provinsi NTB menegaskan agar rumusan diskusi dapat menghasilkan prioritas pekerjaan yang dirasa penting untuk menjadi usulan dalam dokumen PSETK, termasuk memilih daerah irigasi prioritas mengingat   posisi DI Marongge yang memiliki sistem irigasi kompleks.