Menindaklanjuti kunjungan Kabid Sumber Daya Air DPUPR Kab Lombok Tengah ke Dinas PUPR Provinsi NTB pada tanggal 06 Januari 2020 dilaksanakan koordinasi lintas kewenangan Wilayah Sungai (WS) Lombok pada hari ini Rabu 13 Januari 2021. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat P3A Barejulat Tengah Kabupaten Lombok Tengah dihadiri Kadis PUPR Provinsi NTB beserta jajarannya, perwakilan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Kabid SDA DPUPR Kab Lombok Tengah beserta jajajarannya, Pengamat Pengairan se Kab Lombok Tengah, Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi dan Kab Lombok Tengah serta perwakilan P3A Barejulat.

Membuka diskusi pada hari ini, Bapak Munawardi, ST., MT. mewakili Kadis PUPR Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kadis PUPR Provinsi NTB beserta jajarannya di Kabupaten Lombok Tengah. Beliau sangat antusias dan berharap silaturahmi yang terbangun ini dapat terus ditingkatkan kedepannya. Kabid SDA DPUPR Provinsi NTB Bapak L. Kusuma Wijaya, ST., MT. juga menekankan terkait komunikasi lintas kewenangan yang diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam pengelolaan SDA, dimana diketahui bersama bahwa Petugas OP jumlahnya terbatas dan  berasal dari Kabupaten yang juga bekerja untuk kewenangan pusat dan provinsi. Beliau berharap agar Balai PSDA WS Lombok dapat lebih proporsional dalam penganggaran.

Diskusi santai pada kesempatan kali ini tidak saja fokus pada irigasi tetapi meluas pada pengelolaan sumber daya air dengan berbagai kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), database, alih fungsi lahan, dan kondisi infrastruktur yang ada. Menyoroti masalah SDM Pengelola Irigasi yang terbatas, Kadis PUPR Provinsi NTB Bapak H. Sahdan, ST., MT. menyampaikan agar SDM yang ada dapat dimaksimalkan mengingat membangun SDM sangat berat. Pengamat dan juru pengairan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan irigasi perlu melakukan berbagai pendekatan ke masyarakat dan penguatan kapasitas petani melalui kegiatan pengenalan teknologi, kelembagaan maupun hal teknis lainnya baik irigasi maupun pertanian.

Bidang Sumber Daya Air baik Provinsi maupun Kabupaten, termasuk Balai Wilayah Sungai memiliki peran vital dalam Pengelolaan Sumber Daya Air yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Posisi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lumbung pangan nasional perlu ditunjang dengan kualitas infrastruktur bangunan serta ketersedian sumber daya air. Hal ini dikuatkan dengan Sinergi dan koordinasi lintas kewenangan termasuk juga dengan Kabupaten lain di wilayah Sungai Lombok yang perlu terus dibangun mengingat sistem pembagian air di WS Lombok saling terkoneksi melalui sistem High Level Diversion (HLD). Menutup diskusi pada hari ini Bapak H. Sahdan, ST., MT.  mengggarisbawahi pentingnya membangun database sumber daya air yang baik dan selalu diperbaharui sesuai dengan kondisi kekinian. Database ini kedepannya dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air termasuk terkait penganggaran yang selama ini masih sangat terbatas.(JDA)