Koordinasi dan Sinkronisasi Stakeholder dalam Kegiatan Community
Kamis, 04 Februari 2021
169
Berita
Sekretariat
Participation Program DOISP 2
Hotel Santika Mataram, 04 Februari 2021
Program Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) adalah salah satu upaya untuk memelihara dan meningkatkan fungsi, keberlanjutan dan keamanan bendungan secara optimal, terutama berkaitan dengan perkiraan risiko kegagalan bendungan yang mungkin terjadi. Kegiatan DOISP saat ini memasuki Tahap Kedua, dimana salah satu lokasinya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini bertujuan antara lain : a) Pengurangan jumlah bendungan dengan risiko tinggi berdasarkan skala analisis risiko ICOLD yang dimodifikasi; b) Meningkatkan keamanan dan fungsi sehubungan dengan pasokan air baku dari bendungan besar milik pemerintah; c) Memperkuat kebijakan manajemen dan operasional, peraturan dan kapasitas administrasi PU; d) Pemulihan keamanan, kinerja operasional, dan umur layan 140 bendungan besar; e) Program Pengelolaan Portofolio Bendungan Besar dibentuk, dan: f) Memperkuat lembaga keamanan bendungan nasional.
Kegiatan Pengamanan waduk berbasis peran serta masyarakat juga didorong dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran, kepedulian dan kemampuan masyarakat secara bersama sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi menyebabkan penurunan kinerja Operasi dan Pemeliharaan serta Keamanan Bendungan. Demikian paparan ibu Ratna Ayu dalam kesempatan diskusi Sinkronisasi dan Koordinasi Stakeholder dalam Kegiatan Partisipasi Masyarakat Program DOISP 2 yang berlangsung di Hotel Santika Mataram hari ini. Survey cepat di Bendungan Batujai yang dilakukan mengidentifikasi permasalahan antara lain terkait sedimentasi, sampah dan enceng gondok. Sedimentasi merupakan hasil dari pengikisan permukaan tanah yang diangkut oleh aliran air sungai dari daerah hulu dan kemudian diendapkan di daerah hilir. Sedimentasi merupakan salah satu masalah yang tidak dapat dihindari dalam pengoperasian waduk, salah satunya di Bendungan Batujai sehingga mitigasi sedimentasi waduk menjadi salah satu komponen untuk mencapai tujuan kegiatan DOISP 2 dengan berbasis peran serta masyarakat. Kegiatan Partisipasi masyarakat diarahkan melalui Strategi Green Economics Moderate Conservation untuk pengelolaan kawasan waduk dan bendungan, sabuk hijau (green belt) sempadan waduk dan pengelolaan daerah aliran sungai.
Ibu Fadlun Nisa, ST., M.Tech. dari BWS NT I dalam paparannya menyampaikan terkait kondisi teknis dan permasalahan yang ada pada Bendungan Batujai yang menjadi salah satu lokasi kegiatan DOISP. Bendungan Batujai berada di Desa Batujai yang bermanfaat untuk suplesi irigasi seluas sekitar 3.150 ha. Batujai dibangun Tahun 1977 – 1982 dengan induk sungai Penujak dengan luas DAS 169 km2, lebar puncak 8 m, tinggi diatas galian 16 m dan volume tampungan efektif 23,5 juta m3. Wilayah terdampak genangan antara lain Semayan, Sasake, Panji Sari, Prapen, Tiwugalih, Lajut, dan Batujai.
Diskusi para pihak yang berasal dari perwakilan akademisi, pelaku pemberdayaan masyarakat, Sekretariat Komir Provinsi NTB, Konsultan ISAI Reg 7 NTB NTT, Konsultan SIMURP berlangsung hangat. Banyak ide, saran dan masukan untuk memperkaya rencana program kegiatan yang harapannya dapat dikolaborasikan bersama baik lintas program yang berada disekitar Bendungan Batujai maupun Kabupaten Lombok Tengah (JDA).
Berita Terkait
DINAS PUPRPKP PROVINSI NTB BERBAGI "BEST PRACTICE" TATA KELOLA JASA KONSTRUKSI D...
Dinas PUPRPKP Provinsi NTB menerima kunjungan kerja dari jajaran Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Ba...
Forum Perangkat Daerah, Rancangan Rencana Kerja Dinas PUPRPKP Provinsi NTB Tahun...
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi NTB menye...
Inventarisasi Lahan Baku Sawah dan Usulan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan...
Bertempat di Ruang Rapat Bidang Penataraan Ruang , Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan d...
DPUPRPKP Provinsi NTB Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Pemulihan Pasca Bencan...
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP) Provinsi NTB ber...


