Mataram – Agustus 2018, Sampai saat ini, pulau Lombok masih diselimuti oleh ancaman – ancaman bencana alam berupa gempa bumi. Gempa yang terjadi di Pulau Lombok banyak mengakibatkan bangunan kantor, rumah, gedung, RS, tempat ibadah dan lainnya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang mengalami kerusakan parah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi NTB merupakan salah satu instansi yang memiliki peran dan kekuatan dalam membantu penanganan pasca gempa terutama pada hal-hal yang terkait bidang infrastruktur.

Saat ini DPUPR Prov. NTB akan berfokus pada pembersihan puing – puing reruntuhan bangunan sebagai persiapan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Kabupatan Lombok Utara (KLU) serta melakukan assessment bangunan pelayanan publik.

Alat berat seperti excavator, dump truck dan sejenisnya sudah disiapkan oleh gabungan beberapa pihak untuk pembersihan puing – puing yang saat ini akan diutamakan di daerah Tanjung dan Pemenang dan beberapa lokasi terdampak bencana gempa. Pembersihan lokasi diperkirakan akan dimulai dari pinggir jalan kemudian masuk ke dalam.

Penurunan alat berat ke lokasi-lokasi harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan situasi masing-masing kawasan. Untuk itu, tim DPUPR akan dibekali informasi terkait medan yang dihadapi dalam menentukan konsep teknis pembersihan lebih lanjut.

Akan tetapi, tidak serta merta kelancaran operasional pembersihan dapat diraih dikarenakan terdapat kendala-kendala yang saat ini tengah dihadapi tim DPUPR, yakni: 1. Padatnya traffic ke lokasi dalam memobilisasi alat berat, 2. Data lokasi-lokasi penurunan alat berat saat ini masih tersebar yang akan mengakibatkan kurang efisiennya penggunaan alat berat, 3. Sejumlah masyarakat belum mau untuk dilakukan pembersihan terhadap kediamannya dan memerulukan, 4. Perlunya ijin dari pemilik tanah yang akan dilakukan pembersihan, 5. Metode pembersihan yang dipakai dalam menyelesaikan masalah dilapangan, 6. Batas – batas kavling setelah pembersihan, 7. Dan penentuan lokasi pembuangan material.

Perhatian juga tertuju pada tenda-tenda pengungsian yang memiliki daya tahan pemakaian yang pendek. Jika dimungkinkan akan diadakan temporary shelter sebagai pengganti tenda yang dapat dibuat dikavling rumah masing-masing maupun di tanah lapang.

Selain itu, proses rehabilitasi rekonstruksi bangunan kantor, RS, tempat ibadah dan hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik diharapkan dapat dibuat dengan kondisi yang lebih bagus dan juga mengutamakan tata lingkungan yang baik. Begitu juga dengan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), HUNTARA maupun konvensional yang dapat menjadi pilihan masyarakat. Diharapkan adanya keterlibatan buruh/tukang/warga lokal dan pendamping (tenaga ahli) dalam membantu proses rehabilitasi rekonstruksi bangunan tersebut.

Terkait assessment bangunan, tim DPUPR Provinsi NTB telah melaksanakan assessment beberapa bangunan gedung pemerintah di Mataram. Disamping itu, diakhir bulan Agustus, tim DPUPR Pronvinsi NTB yang bekerjasama dengan tim ahli dari Australia akan melakukan assessment terhadap bangunan di wilayah terdampak di Lombok khususnya Kab. Lombok Utara, Kota Mataram, Kab. Lombok Timur dan Kab. Lombok Barat. Bangunan yang di assessment meliputi bangunan kantor, tempat ibadah, RS dan bangunan yang termasuk pelayanan publik lainnya. ~ppid~.