Menindaklanjuti kegiatan pendampingan intensif Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah dilaksanakan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, telah dilanjutkan dengan mengadakan kegiatan seminar hasil Anjab dan ABK.
Seminar tersebut dilaksanakan pada Rabu (09/09/20) di Dinas PUPR Provinsi NTB. Diadakannya kegiatan ini dalam rangka pertanggungjawaban dan menguji kebenaran hasil pengolahan data untuk penyempurnaan penyusunan Anjab dan ABK.
Dalam kegiatan ini, Asisten II Setda NTB selaku Penguji, Kepala BPSDMD Provinsi NTB selaku Moderator, Kepala Biro Organisasi Setda NTB selaku Mentor dan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB selaku Narasumber/Pemateri Anjab dan ABK Dinas PUPR Provinsi NTB.

Analisa terkait Anjab dan ABK harus sesuai teknis dimana dengan tetap berpedoman pada Permenpan RB No. 41 Tahun 2018 untuk Urusan Pemerintahan Kementerian PUPR.
Dalam pemaparan yang disampaikan H. Sahdan, MT terkait hasil Anjab dan ABK mengatakan bahwa terdapat 66 jabatan pelaksana yang terdiri dari 61% Teknik dan 39% Non-Teknik. Dinas PUPR sendiri memiliki kondisi Kekurangan Pegawai.
Ditambahkan H. Sahdan, MT terdapat beberapa perubahan nama jabatan seperti:
o Juru pengairan => Juru operasi dan pemeliharaan SDA
o Juru jalan => Pemelihara jalan
o Mekanik => Pemelihara peralatan
o Pegawas utama => Pemeriksa jalan dan Jembatan
o Pengamat Pengairan => Pengamat operasi dan pemeliharaan SDA
o Pengawas Kualis/kuantitas => Pengawas jalan dan jembatan
o Pengurus barang => Pengelola pemanfaatan barang milik daerah
o Pengamat Jalan => Pengelola pemeliharaan jalan
o Juru pintu air => Penjaga pintu air
o PPNS => Penyidik
Dipenghujung kegiatan Seminar ini, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H Ridwansyah yang sekaligus menjadi penguji dalam kegiatan kali ini menyampaikan bahwa Dinas PUPR Provinsi NTB merupakan salah satu OPD yang menjadi lokomotif dalam mewujudkan NTB GEMILANG dan harus dilakukan penguatan kelembagaan.