Mataram, 10 Mei 2023 - Seminar yang menjadi rangkaian dalam memperingati Hari Otonomi Daerah ke-XXVII tahun 2023 telah diadakan pada hari Rabu, 10 Mei 2023. Dalam kegiatan yang mengangkat tema "Refleksi 27 Tahun Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Daerah Maju Indonesia Unggul" tersebut, hadir 4 narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, dan Staf Ahli DPRD Provinsi NTB.

Kegiatan yang digelar secara offline dan online ini juga turut mengundang UPT/Balai dari Kementerian PUPR di berbagai daerah, di antaranya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P), dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK).

 

Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah, sebagai salah satu narasumber menyampaikan materi terkait "Peluang dan Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Era Otonomi Daerah". Dalam paparannya, Ir. H. Ridwan Syah menekankan perlunya pengembangan wilayah untuk mewujudkan ruang wilayah darat dan laut yang maju dan lestari. Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang memperhatikan dukungan lingkungan serta mitigasi bencana, dengan tujuan pengembangan kawasan unggulan agribisnis, pariwisata, dan industri yang berdaya saing.

 

Otonomi daerah secara filosofi adalah pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Melalui pendelegasian tersebut, diharapkan dapat digali potensi Sumber Daya Alam (SDA) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempercepat pemerataan pembangunan.

 

Dalam paparannya, Ir. H. Ridwan Syah juga menyampaikan kondisi umum infrastruktur Provinsi NTB pada tahun 2022. Dalam indeks kinerja sistem irigasi mencapai 75,52%, jalan provinsi mantap sebesar 84,52%, cakupan air minum sebesar 74,88%, cakupan rumah layak huni sebesar 92,02%, dan neraca pengelolaan sampah mencapai 45,25%. Meskipun terdapat capaian yang signifikan, Ir.H. Ridwan Syah menyoroti dan menyampaikan tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur, yaitu pembebasan lahan, perencanaan dan penyiapan proyek, serta pendanaan.

 

Diakhir paparannya, disimpulkan bahwa Otonomi Daerah, selama 20 tahun di bidang infrastruktur menunjukkan hasil yang signifikan khususnya di Nusa Tenggara Barat dengan semakin membaiknya aksesibilitas dan tingkat pelayanan infrsatuktur. Namun, diakui bahwa filosofi otonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal belum optimal. Akselerasi implementasi semangat UU CK yang memudahkan perijinan berusaha membuat proses perizinan disederhanakan. Selain itu, juga disampaikan bahwa diperlukan perkuatan antar stakeholder dalam rangka penyiapan Readiness Kriteria pembangunan infrastruktur, serta menggali lagi potensi fiskal daerah.