Menitikberatkan pada peran kelompok tani yang dalam keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat diwakili oleh P3A/GP3A/IP3A/KWT, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB Bapak H. Sahdan, ST., MT. sekaligus merupakan Ketua Harian I Komisi Irigasi Provinsi NTB berusaha membangkitkan semangat untuk lebih peduli irigasi. Sidang Komisi Irigasi dianggap strategis untuk menghasilkan kebijakan implementatif yang dapat diaplikasikan di masyarakat terutama petani pemakai air. Meskipun dalam prakteknya pendanaan pro irigasi masih sangat minim ditengah posisi Provinsi NTB sebagai lumbung pangan nasional ungkap Ketua Harian I Komir NTB.

Komisi irigasi harapannya dapat menjadi wadah koordinasi antara pemerintah dan masyarakat petani pemanfaat air untuk irigasi dan lainnya, wadah komunikasi dan menampung aspirasi. Mengambil tema Dukungan Program Prioritas dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Komir diharapkan dapat mendorong keberhasilan PPSI sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pertanian dengan mengedepankan komitmen dan integritas, pengetahuan yang lebih dalam bidang pertanian, serta mengambil keputusan dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan baik dan memiliki keberpihakan terhadap peningkatan produktifitas dan kesejahteraan petani.

Agenda yang menghadirkan  Bapak Drs. Muzihir mewakili DPRD Provinsi NTB sebagai narasumber yang menyampaikan mengenai kebijakan penganggaran dalam mendukung PPSI di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara lugas beliau menjelaskan mengenai fungsi DPRD dan sumber penganggaran. Harapannya kedepan dengan posisi NTB sebagai lumbung pangan nasional ada regulasi yang mendukung penganggaran pro irigasi dengan pola tahun jamak seperti pada regulasi mengenai jalan.

Sidang ke II ini dipimpin oleh Sekretaris Harian I Komir Provinsi NTB sekaligus Kabid SDA DPUPR NTB Bapak L. Kusuma Wijaya, ST., MT. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring ini diikuti dengan penuh antusias baik dari anggota maupun undangan yang berkesempatan hadir. Diskusi mengenai kendala PPSI yang dihadapi kabupaten disampaikan secara bergilir dengan penuh semangat oleh peserta yang hadir baik dari perwakilan Komir dari unsur pemerintah yaitu lembaga teknis terkait maupun non pemerintah dari GP3A/IP3A/KWT serta undangan yang berasal dari pengamat pengairan, TPM/KTPM. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kinerja Komisi Irigasi se Provinsi NTB yang disampaikan oleh Konsultan ISAI Regional & NTB NTT Bapak Ir. Djuwito, M.Si.

Menutup agenda sidang pada kesempatan kali ini dengan kesimpulan hasil diskusi yang disampaikan oleh Kepala Sekretariat Komir Provinsi NTB Ibu Juraedah Dwi Anggraeni, ST., M.Sc. antara lain :

1. Penganggaran pro irigasi yang didukung kebijakan regulasi perlu  terus didorong pada semua kewenangan.
2. Sinergi para pihak dalam kelembagaan pengelolaan irigasi sangat penting untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Provinsi NTB guna mewujudkan kedaulatan pangan.
3. Meningkatkan upaya konservasi tanah dan air untuk mendukung ketersediaan air.
4. Perlu dilakukan upaya penanganan sampah yang berada di saluran maupun sempadan irigasi melalui upaya 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).
5. Revitalisasi Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A/KWT maupun kelompok tani untuk meningkatan kapasitas, kemitraan, peran aktif , dan kreatifitas sehingga kedepannya dapat dilakukan pemberdayaan dalam berbagai program dan kegiatan terkait PPSI.
6. Komisi Irigasi Provinsi NTB sangat penting kehadirannya dalam mewadahi kelembagaan pengelolaan irigasi dalam PPSI dengan dukungan para pihak .

 Sumber: Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi NTB