Bidang Pertanahan Dinas PUPRPKP Provinsi NTB menghadiri Rapat Sosialiasi Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kabupaten Dompu Tahun 2026.

Rapat tersebut diselenggarakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII (Bali & Nusa Tenggara), dan dibuka langsung oleh Sekda Kab. Dompu Bapak Hairul Ihsan, S.E., M.M., serta dihadiri oleh berbagai instansi terkait lingkup Provinsi NTB dan Kabupaten Dompu. Dari Dinas PUPRPKP Provinsi NTB sendiri dihadiri oleh staf Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pertanahan yaitu Bapak EM Zamroni, S.T., M.T. dan Bapak Zainudin, S.T., M.T.

Sosialisasi ini merupakan langkah awal untuk menginventarisasi dan verifikasi tanah-tanah yang termasuk dalam kawasan hutan yang tersebar di Kabupaten Dompu, sehingga kawasan hutan tersebut jelas batasannya dengan tanah-tanah yang masuk dalam Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). TORA adalah tanah yang dikuasai negara atau tanah masyarakat yang didistribusikan kembali (redistribusi) atau dilegalisasi oleh pemerintah. Program ini merupakan bagian dari Reforma Agraria untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan, menciptakan keadilan pertanahan, serta memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Kepala BPKH Wilayah VIII Bapak Heru Widodo, S.Si., M.Si. sebagai narasumber memberikan gambaran tentang kriteria kawasan hutan yang bisa diusulkan menjadi TORA, hingga tahapan prosedur pengusulan yang dapat ditempuh oleh masyarakat/Pemerintah Daerah sehingga kawasan hutan tersebut dapat diterbitkan SK Biru, yaitu Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai Penetapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).